Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kooperatif mengusut proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mereka siap membantu pemerintah dan transparan.
“Pak Menko (Mahfud) minta apa kita fasilitasi. Selesaikan secara hukum dan buka semua,” kata Mahfud menirukan ucapan Prabowo dan Andika dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Mafia di Kemhan,’ Minggu (16/1).
Mahfud mengatakan Prabowo mendukung penyelesaian melalui jalur hukum. Supaya Prabowo tidak merasa melanggar hukum dan menjadi batu sandungan usai dirinya tak lagi menjabat sebagai Menhan.
Senada, Andika ingin menghapus stigma tidak ada yang bisa merecoki TNI bila tersandung kasus. TNI harus terbuka dan bersih dari masalah.
“Kita malu dong kalau ada hal begitu, masa TNI selalu dianggap kebal hukum?” papar Mahfud menirukan ucapan Andika.
Mahfud mengaku senang Prabowo dan Andika kooperatif dan responsif. Dia berharap polemik proyek satelit Kemenhan segera rampung.
“Ini memberi harapan pada kita mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kejaksaan dan menjadi langkah-langkah yang sama di masa mendatang,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Pemerintah mulai mengusut dugaan penyalahgunaan sejumlah kontrak satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kemenhan. Mahfud menyebut pelanggaran yang terjadi dalam kurun 2015-2016 itu mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah.
"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan atau satelit komunikasi pertahanan dengan nilai sangat besar padahal anggarannya belum ada. Berdasarkan kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu, jelas melanggar prosedur," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, (13/1)
Mahfud menyampaikan Kemenhan melakukan kontrak dengan Avanti untuk penyewaan satelit Artemis pada 2015, padahal anggarannya belum tersedia. Selain Avanti, kontrak proyek Satkomhan dilakukan dengan beberapa perusahaan, yakni Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat. (OL-8)
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, berpandangan sudah saatnya Kemenhan mengurangi ketergantungan pada pembelian dan hibah Alpalhankam dari luar negeri.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru.
Menurut Fahmi, prinsip dasar dari terbentuknya perpres tersebut harus didukung yakni mengerahkan TNI untuk melindungi seluruh komponen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas.
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved