Selasa 11 Januari 2022, 18:04 WIB

Korupsi Garuda Indonesia Terkait Mark Up Penyewaan Pesawat

 Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Korupsi Garuda Indonesia Terkait Mark Up Penyewaan Pesawat

MI/Mohammad Iqbal
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

 

KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkap penyelidikan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) terkait mark up penyewaan pesawat.

Menurut Leonard, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) telah memulai penyelidikan sejak 15 November 2021 melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-25/F.2/Fd.1/2021.

"Dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini dan manipulasi data dalam Laporan Penggunaan Bahan Bakar Pesawat," kata Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (11/1).

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014, Garuda merencanakan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat baik dengan menggunakan skema pembelian (financial lease) maupun sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.

Dalam hal ini, lanjut Leonard, penambahan armada tersebut menggunakan lessor agreement, yakni pihak ketiga menyediakan dana dan Garuda membayar kepada pihak lessor. Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan waktu pengiriman terhadap inflansi.

Adapun realisasi dari RJPP tersebut berupa pengadaan 50 pesawat ATR 72-600 yang terdiri dari pembelian 5 unit pesawat dan penyewaan 45 unit pesawat. Sementara untuk pengadaan 18 unit CRJ 1000, 12 di antaranya bersifat sewa.

Menurut Leonard, Direktur Utama Garuda membentuk tim pengadaan sewa pesawat dalam prosedur rencana bisnis terkait pengadaan pesawat tersebut.

Tim yang terdiri dari Direktorat Teknis, Direktorat Niaga, Direktorat Operasional, dan Direktorat Layanan/Niaga itu melakukan kajian dan dituangkan dalam bentuk paper hasil kajian.

"Bahwa atas pengadaan atau sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian negara dan menguntung pihak lessor," tandas Leonard.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menyerahkan data dan hasil audit dari BPKP. Data tersebut guna melengkapi proses penyelidikan yang dilakukan pihak JAM-Pidsus.

Dalam kurun waktu 2005-2014, Garuda dinakhodai oleh Emirsyah Satar. Burhanuddin menyebut dugaan rasuah di Garuda yang ditangani pihaknya sekarang terjadi saat maskapai pelat merah itu dipimpin oleh Dirut yang sedang mendekam dalam tahanan. (Tri/OL-09)

Baca Juga

Dok pribadi

Mesin Partai Bergerak, Elektabilitas Airlangga Akan Terkerek

👤RO/Micom 🕔Jumat 21 Januari 2022, 15:26 WIB
Saat ini kader Golkar masih main...
dok.humas korlantas

Korlantas Polri Beberkan Alasan Peralihan Pelat Kendaraan Hitam ke Putih

👤Yakub Pryatama W 🕔Jumat 21 Januari 2022, 15:15 WIB
DIREKTUR Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus menyatakan peralihan pelat hitam ke putih akan memiliki manfaat yang banyak bagi...
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Perkara Ditangani Hakim Itong Dialihkan ke Hakim Lain

👤Faishol Taselan 🕔Jumat 21 Januari 2022, 14:58 WIB
Pascapenangkapan hakim Itong Isnaeni Hidayat, pelayanan di Pengadilan Negeri Surabaya berjalan lancar. Kasus yang ditangani hakim Itong...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya