Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap aset baru dari obligor yang sedang diproses oleh Satuan Tugas (Satgas) Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menyebut obligor itu berada di Singapura dan sudah menyerahkan 120 sertifikat tanah.
"Orangnya ada di Singapur tapi hitungannya belum cocok, sehingga belum diproses," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/12).
Selain itu, Mahfud juga menyebut bahwa obligor tersebut masih memiliki 200 sertifikat tanah lain. Menurutnya, ratusan sertifikat itu belum diserahkan ke Satgas BLBI karena masih diklarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Baca juga: Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda Indonesia
Mahfud memaparkan saat ini Satgas BLBI sudah berhasil menyita tanah para obligor dengan luas seluruhnya 1.312 hektare. Ia memperkirakan aset itu setara dengan Rp20 triliun dengan rata-rata harga tanah Rp2 juta per meter persegi.
"Tapi okelah belasan triliun sudah kita dapat, ratusan miliar sudah kita dapat dalam waktu 6 bulan bekerja. Sementara 22 tahun kita berdebat terus pidana, perdata," tandasnya.
Diketahui, hak negara dari para obligor mencapai Rp110 triliun. Satgas BLBI dibentuk sejak Juni 2021 dengan dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban. (OL-4)
Masih ada 21 obligor pengemplang BLBI dengan nilai tagih Rp34 triliun dan 419 debitur yang menjadi prioritas dengan nilai tagih sebesar Rp38,9 triliun dan US$4,5 miliar.
Satgas BLBI diminta melakukan upaya paksa hak tagih negara terhadap obligor BLBI yang hingga saat ini belum juga melunasi kewajibannya.
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved