Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengklarifikasi pengadaan karpet di ruangannya dengan pagu anggaran Rp9,483 miliar. Menurutnya, pengadaan tersebut bukan hanya ditujukan untuk ruangannya saja, tapi seluruh pemeliharaan di gedung MA.
"Ternyata yang diberitakan sekian itu, (untuk) semua pemeliharaan MA ini, termasuk di pusat ini, termasuk juga di A Yani (Gedung Sekretariat MA), termasuk di Diklat, untuk itu semua. Jadi bukan untuk di karpet (ruangan saya) itu," kata Syarifuddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021, Rabu (29/12).
Syarifuddin sendiri merasa heran dari mana para wartawan mendapatkan informasi mengenai pengadaan karpet tersebut. Dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) MA, tender pengadaan tersebut dinamai Penggantian Karpet Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung RI. Adapun pagu sebesar Rp9,483 miliar hanya teralisasi dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1,018 miliar.
"Dari mana itu dapat berita kok karpet mahalnya begitu? saya ndak tau ya karpet kalau sebegitu harganya kayak apa tebalnya itu, karpet saya itu biasa saja," ujar Syarifuddin.
"Saya merasa karpet saya itu biasa saja. Mungkin kalau begitu saya harus buka sepatu masuk, sayang kita, atau mungkin untuk kasur tidur," tandasnya. (OL-8)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved