Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengklarifikasi pengadaan karpet di ruangannya dengan pagu anggaran Rp9,483 miliar. Menurutnya, pengadaan tersebut bukan hanya ditujukan untuk ruangannya saja, tapi seluruh pemeliharaan di gedung MA.
"Ternyata yang diberitakan sekian itu, (untuk) semua pemeliharaan MA ini, termasuk di pusat ini, termasuk juga di A Yani (Gedung Sekretariat MA), termasuk di Diklat, untuk itu semua. Jadi bukan untuk di karpet (ruangan saya) itu," kata Syarifuddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021, Rabu (29/12).
Syarifuddin sendiri merasa heran dari mana para wartawan mendapatkan informasi mengenai pengadaan karpet tersebut. Dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) MA, tender pengadaan tersebut dinamai Penggantian Karpet Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung RI. Adapun pagu sebesar Rp9,483 miliar hanya teralisasi dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1,018 miliar.
"Dari mana itu dapat berita kok karpet mahalnya begitu? saya ndak tau ya karpet kalau sebegitu harganya kayak apa tebalnya itu, karpet saya itu biasa saja," ujar Syarifuddin.
"Saya merasa karpet saya itu biasa saja. Mungkin kalau begitu saya harus buka sepatu masuk, sayang kita, atau mungkin untuk kasur tidur," tandasnya. (OL-8)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved