Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PARTAI NasDem masih terus mematangkan mekanisme konvensi untuk pencapresan 2024. Politikus NasDem Saan Mustopa mengatakan pihaknya juga mencari mitra partai lain untuk konvensi tersebut.
"Mekanisme konvensinya sedang digodok sambil NasDem berusaha mencari partner konvensi. Supaya memberikan kepastian calon pemenang konvensi jaminan maju sebagai calon presiden," kata Saan dalam diskusi daring rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa (28/12).
Saan menyatakan mitra dari partai lain penting demi menjamin tiket pencapresan siapa pun yang kelak memenangi konvensi. NasDem saat ini berusaha membangun komunikasi agar bisa dilakukan konvensi secara bersama. Dia mencontohkan konvensi kemungkinan bisa dilakukan bersama tiga atau dua partai lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan 20%.
Baca juga: Golkar Setuju Wacana Koalisi Pilpres Lebih Awal
"Karena threshold NasDem tidak cukup di parlemen cuma 10,4% jadi kalau dengan partai menengah harus tiga partai. Kalau dengan PKB, Gerindra, terus Golkar, bisa dengan dua partai," ujarnya.
Saan mengatakan NasDem mematok syarat terkait konvensi bersama yaitu ketua umum partai agar tidak ikut. Hal itu demi menghindari konflik kepentingan. Saan menyadari syarat itu memang tidak mudah karena hampir rata-rata ketua umum partai lain ingin mencalonkan diri sebagai presiden.
"Ketua Umum kami Pak Surya (Paloh) sudah mensyaratkan juga kalau pun nanti ada partner konvensi, ketua umum tidak bisa ikut konvensi untuk menghindari conflict of interest," ucapnya.
Saan menegaskan NasDem tidak akan mencalonkan Surya Paloh pada 2024. Sejak awal, kata Saan, NasDem konsisten tidak mencalonkan ketua umum untuk presiden-wakil presiden maupun jabatan publik lainnya. Sehingga, memang tidak ada upaya dari partai untuk mendongkrak popularitas maupun elektabilitas ketua umum. (OL-4)
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved