E-Voting Ditengah Era Disrupsi, UI: Kolaborasi Jadi Kunci

DIREKTUR Pusat Riset & Respon Bencana Universitas Indonesia, Fatma Lestari, mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah memberi pengaruh sangat signifikan terhadap keberlangsungan industri dalam dunia yang terus berubah dengan cepat.

Kehidupan dunia saat ini, lanjut Fatma, ada dalam kondisi VUCA atau Volatile, Uncertain, Complex dan Ambigue. Suatu keadaan yang begitu labil naik turun, tidak ada kepastian, rumit dan membingungkan.

"Kebingungan atau ambigue terjadi saat ini salah satunya karena dugaan model linier sebab-akibat tidak lagi relevan, tidak lagi mudah membuat strategic planning jangka panjang, bahkan jangka pendek sekalipun. Dalam menjawab keadaan rumit ini kolaborasi dan komunikasi dalam sebuah organisasi atau lembaga menjadi sangat penting," ujar Fatma, di Jakarta, Sabtu (11/12).

Fatma menambahkan, dalam webinar Kolaborasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Pusat Riset & Respon Bencana (DRRC UI), Ikatan Alumni Lemhannas Komprov DKI Jakarta dan PT. Biro Klasifikasi Persero (Persero).

Webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar sebelumnya dengan tema “Digital Transformation in Government: Now or Never”. Dalam webinar itu, salah satu topik yang dibahas adalah praktik terbaik dari Kepemimpinan Era Disrupsi di desa yaitu pelaksanaan e-voting dan quick real count berbasis android pada sejumlah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitsa Indonesia, Rachma Fitriati, memberikan contoh e-Voting pada era Disrupsi sebagai contoh pergeseran Kepemimpinan Era Digital ke Kepemimpinan Era Disrupsi di Pilkades Aman Covid-19.

"Pesta demokrasi di desa yang selama ini identik dengan keramaian dan pelibatan penuh masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa setiap enam tahun sekali, tiba-tiba harus mengalami penundaan," kata Rachma.

Seharusnya, menurut Rachma, Pilkades Serentak dilakukan di 14.705 desa pada 236 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2021. Namun karena pandemic Covid-19 yang melanda dunia, maka baru 165 Kabupaten/Kota di sebanyak 11.125 desa yang melaksanakannya.

"Pada kurun waktu dua bulan sejak 9 Agustus 2021, sebanyak 61 Kabupaten/Kota, 3.541 desa menunda pelaksanaan Pilkades. Sebanyak 28 Kabupaten/Kota sebanyak 1.456 desa belum melaksanakan, serta 42 Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2022," lanjutnya.

Pada sektor lainnya, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Dadang Solihin, mencontohkan, era disrupsi terjadi di sektor pariwisata. Menurut dia, era disrupsi juga dapat terjawab melalui fenomena VUCA dan BANI.

"Dalam industri pariwisata di DKI Jakarta, misalnya, semua hal yang meliputi rantai nilai industri pariwisata sudah berbasis digital, apabila ada yang belum, sudah menuju ke sana. Tidak hanya sektor wisata, untuk kegiatan sehari-hari seperti memesan makanan, ojek juga sudah berbasis digital," kata Dadang.

“Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana customer experience analytic, rating, data analytic menjadi salah satu alat yang smart dalam rangka memberikan kebijakan pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Ketua IKAL Lemhannas Komprov DKI Jakarta, Sylviana Murni, yang juga Anggota DPD RI asal Jakarta menegaskan, kondisi VUCA sudah dijadikan sebagai asumsi dalam perencanaan.

Menurut dia, organisasi dan juga individu harus mampu menjawab masing-masing akronim itu.

"Untuk menjawab volatilitas atau perubahan naik turun yang super cepat, kita dituntut untuk mampu mendeskripsikan visi masa depan secara lebih jelas (clear vision)," tegasnya.

Sedangkan kondisi ketidakpastian atau Uncertain, kata Sylviana Murni, mengharuskan kita dengan sangat cepat harus segera memahami lingkungan (situasi sekitar kita) sebanyak mungkin mengolah informasi. (OL-13)

Baca Juga: Survei : Sandiaga Menteri Paling Tinggi Elektabilitasnya Sebagai Capres 2024