Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana bisa dibahas tahun depan.
Menurut Kepala Bagian Humas Kemenkum dan HAM Tubagus Erif Faturahman, hal itu dimungkinkan meski RUU tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.
"Peluang pembahasan RUU itu ada berdasarkan peraturan DPR tentang pembentukan undang-undang," kata Tubagus melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Sabtu (11/12).
Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset bisa disisipkan ke dalam Prolegnas melalui mekanisme evaluasi. Tubagus bahkan menyebut bahwa evaluasi itu tidak perlu menunggu pertengahan tahun.."Dalam peraturan itu dibahas mengenai kemungkinan adanya evaluasi atau perubahan prolegnas, termasuk prioritas. Peraturan itu juga memungkinkan adanya pembahasan RUU yang bukan prolegnas jika dipandang RUU itu urgent," jelasnya.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ia menargetkan RUU tersebut rampung tahun depan. (OL-8)
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved