Komisi VI DPR RI: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja   

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, Indonesia jangan tabu terhadap impor, dengan catatan kebijakan teersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan rantai produksi. Menurut politisi senior Partai Golkar yang biasa dipanggil Demer tersebut, ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja. Yang pertama adalah isu pasokan dan yang kedua adalah isu keberpihakan pemerintah.

Isu pasokan, lanjut Demer, terkait dengan investasi Blast Furnace di Krakatau Steel yang gagal berproduksi. Hal ini menyebabkan kurangnya suplai pasok baja dalam negeri. Karena kondisi tersebut, impor baja adalah salah satu jalan tidak terhentinya rantai produksi industri hilir seperti: otomotif, alat rumah tangga, konstruksi dan Industri turunan baja lainnya. 

Sementara dilihat dari keberpihakan pemerintah, kebijakan impor baja adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan mengikuti naiknya permintaan di dalam negeri seiring pemulihan ekonomi secara nasional. 

Baca Juga: Ketua Komisi IV DPR RI Bangga Kementan Panen Pedet

Sebagai informasi, ujar Anggota DPR dari dapil Bali tersebut, kapasitas produksi baja nasional masih lebih rendah ketimbang kapasitas sektor industri penggunanya. Namun Komisi VI DPR tetap akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan agar produksi baja nasional dilindungi dan diutamakan penyerapannya terlebih dahulu. Jadi anggapan adanya serbuan impor baja yang membangkrutkan industri baja nasional dianggap tidak tepat. 

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VI ini dinilai sebagai respon dari pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Kamis (2/12/2021) di beberapa media yang mengatakan bahwa Krakatau Steel akan bangkrut pada 31 Desember 2021 ini jika tidak melakukan sejumlah langkah-langkah yang disampaikan oleh menteri BUMN. 

Pernyataan tersebut mengundang banyak reaksi dan berdampak buruk terhadap harga saham KRAS. Dua hari berturut-turut dari tanggal 6-7 Desember 2021 harga saham KRAS anjlok 12,92%.

''Komisi VI akan terus memberikan dukungan politik untuk mewujudkan kemandirian industri baja nasional dan sisi lain terus berupaya untuk memastikan pasokan kebutuhan baja untuk industri nasional agar tetap tersedia. Namun jangan politisasi isu impor baja yang justeru berdampak negatif terhadap industri dan perekonomian nasional,'' kata Demer terkait langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menindaklanjuti secara hukum jika ada indikasi korupsi di Krakatau Steel.

Baca Juga: RUU Kejaksaan Muat Delapan Penyempurnaan Substansi tentang Jaksa

Sebelumnya (6/5/2021) Gabungan Importir Nasional (GINSI) menyatakan, pasokan komoditas produk besi, baja dan turunannya (BjLAS) dari China di awal tahun sampai tengah tahun 2020 terhenti, akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19). BjLAS banyak digunakan sebagai bahan baku rangka atap baja ringan dan genteng metal, di samping juga digunakan pada sektor lain seperti otomotif dan elektronika. 

Dampaknya, kebutuhan baja nasional dari Tiongkok sepanjang tahun lalu menurun drastis dan pasokan hanya berasal dari negara lain, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang.

Namun, seiring mulai membaiknya perekonomian global termasuk di dalam negeri dengan tetap berjalannya aktivitas infrastruktur di berbagai wilayah, GINSI mencatat bahwa importasi produk BjLAS karbon pada periode Januari-Maret 2021 justru mengalami kenaikan 180% yakni dari 28.696 ton menjadi 80.371 ton jika dibandingkan dengan periode yang sama 2020. Jika menggunakan benchmark 2019 (kondisi normal), impor BjLAS paduan Januri-Maret 2021 justru mengalami penurunan 47% (dari 167.501 ton menjadi 89.076 ton) dibandingkan Januari-Maret 2019.

Kenaikan importasi 2021 disebabkan naiknya permintaan di dalam negeri seiring pemulihan ekonomi secara nasional. (RO/OL-10)