Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JAKSA Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akan membacakan tuntutan terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) hari ini, Senin (6/12), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Tujuh terdakwa yang akan dituntut hari ini antara lain mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri maupun Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Keuangan ASABRI 2008-2014 Bachtiar Effendi, Direktur ASABRI 2013-2014 dan 2015-2019 Hari Setiono.
Adapun tiga terdakwa sisanya yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.
Baca juga: Hakim Anggota Sibuk, Sidang Asabri dengan Terdakwa Bentjok Ditunda
Anggota tim JPU Jimmy Banau mengatakan tuntutan pidana terahdap Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro belum akan dibacakan hari ini. Sebab, agenda sidang Benny di pengadilan baru sampai pemeriksaan saksi. Ini disebabkan persidangan perkara ASABRI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,788 triliun dilakukan secara terpisah.
"Sidangnya kan masing-masing terdakwa terpisah. Kalau Benny Tjokro masih tahap pemeriksaan saksi, sementara terdakwa yang lainnya sudah selesai pemeriksaan saksi dan sudah masuk pada tahap tuntutan," jelas Jimmy saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, megakorupsi ASABRI mendapat sorotan setelah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati koruptor dengan kerugian keuangan negara yang besar. Selain itu, ASABRI juga berdampak pada masyarakat luas maupun prajurit.
"Perkara korupsi di ASABRI terkait dengan hak-hak prajirut di mana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua," kata Burhanuddin.
Dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, pertengahan November lalu, Burhanuddin mengatakan salah satu yang perlu dikaji sebagai syarat penjatuhan hukuman mati koruptor adalah frasa pengulangan tindak pidana atau residivis.
Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep residivis dimaknai jika seseorang mengulangi perbuatan pidana setelah dikembalikan ke masyarakat.
Jika diterapkan dalam tindak pidana korupsi, Burhanuddin menilai konsep residivis itu tidak akan berjalan efektif dan menimbulkan efek jera. Sebab, koruptor dapat melakukan korupsi di berbagai tempat dengan modus yang berbeda.
Diketahui, dua terdakwa kasus ASABRI, yakni Heru dan Benny, sebelumnya juga terseret dalam skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Keduanya dihukum seumur hidup dan telah dijebloskan ke penjara. Perkara Jiwasraya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun. (OL-1)
SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menilai upah sebagian kepala daerah masih terlalu kecil.
Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.
Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sejak berkas perkara dikembalikan, penyidik Bareskrim belum mengirimkan perbaikan sesuai catatan JPU.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalil dalam gugatan politisi itu dinilai tidak jelas.
PT Asabri (Persero), mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan.
PT Asabri (Persero) berperan aktif dalam mendukung program perumahan bersubsidi bagi anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.
PT Asabri (Persero) terus bertransformasi untuk menjawab tantangan dan memastikan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan (Kemhan)-Polri.
PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri pada 2024 memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta Asabri lebih dari Rp34 miliar.
PT Asabri menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima bagi para peserta. Perseroan menyerahkan manfaat Pensiun Pertama kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved