Ini Rekomendasi Politikus PKS untuk Jaga Kedaulatan di Natuna

ANGGOTA Komisi I DPR Sukamta memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah sebagai langkah menjaga kedaulatan Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara. 

"Pertama, perjelas rencana strategis dalam menjaga kedaulatan di Laut Natura utara (LNU) dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dalam keterangan tertulis, Senin (22/11).

Sukamta mengatakan rekomendasi itu merupakan aspirasi rakyat yang diserap saat berkunjung ke daerah pemilihan. Berbagai jalur aspirasi partai menginginkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menjaga kedaulatan NKRI khususnya di Laut Natuna Utara.  

"Kedua, perjelas tugas dan siapa penanggung jawab utama menjaga kedaulatan di LNU. Selama ini Bakamla dengan TNI dan instansi pemerintah lainnya seperti bekerja sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan jelas," cetusnya. 

Selanjutnya, mengoptimalkan sekaligus menyejahterakan nelayan Indonesia khususnya nelayan Natuna. Nelayan Natuna bisa dioptimalkan sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara. 

Sukamta menerangkan strategi pemerintah bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan, mendorong nelayan menjadi informan ketika melihat kapal-kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Untuk mendukung nelayan Natuna, pemerintah harus mengoptimalkan ekosistem pendukung hasil tangkapan di LNU dan sekitarnya. "Masih ada pihak lain yang bisa ikut terlibat langsung di laut seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dalam hal penelitian, Kementerian ESDM, serta Kementrian Kelautan dan Perikanan," imbuhnya. 

Sukamta lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna bahwa jumlah kapal penangkap ikan saat ini total berjumlah 4.213 perahu penangkap ikan yang beroperasi di perairan Natuna. Jumlah ini terdiri dari 1.133 perahu tanpa motor, 159 perahu motor tempel dan 2.921 kapal motor. 

Jumlah kapal masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019, menurut data BPS Provinsi Kepri, baru mencapai 87.248,25 ton. Padahal, kata Sukamta, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna dengan 80% lestari
memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton dan ikan demersal 159.700 ton.

Kemudian potensi cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Jumlah ini masih jauh dari potensi pemanfaatan secara optimal. 

Sukamta sebelumnya menyoroti banyaknya kapal asal Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir yang semakin sering masuk wilayah ZEE Indonesia. Jenis kapalnya beragam, mulai dari kapal nelayan, kapal riset, kapal penjaga pantai bahkan kapal perang Tiongkok. (P-2)