Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENYIDIK pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus)diminta jangan menyia-nyiakan bantuan asing terkait penyitaan aset dari tersangka atau terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai tawaran asing tersebut sebagai momentum baik bagi Korps Adhyaksa.
"Saya kira ini adalah sebuah kemajuan dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin, secara cepat, profesional, progresif. Jangan disia-siakan," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (16/11).
Proses penyitaan aset, lanjut Suparji, pada dasarnya memang tidak mudah, bahkan untuk aset-aset yang berada di dalam negeri. Sebab, proses tersebut harus memerhatikan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, menjadi maklum bagi penyidik JAM-Pidsus yang sampai saat ini belum menyita aset dari tersangka maupun terdakwa perkara ASABRI di luar negeri.
Dengan adanya tawaran dari negara lain yang tidak membutuhkan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters, Suparji menilai proses penyitaan ini sebagai langkah positif.
"Memang tidak mudah menyita aset yang ada di luar negeri, karena harus mulai diidentifikasi, harus tahu berada di mana, statusnya di sana bagaimana, dan sebagainya," urainya.
Baca juga: Kejagung Buka Kemungkinan Sita Aset Korupsi ASABRI di Luar Negeri
"Ini patut diapresiasi, ada kemajuan yang signifikan akan adanya negara yang membantu pengembalian atau penyitaan aset tersangka kasus ASABRI," pungkas Suparji.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengungkap ada satu negara yang mau membuka pintu bagi kejaksaan untuk menyita aset dari hasil rasuah ASABRI. Kendati demikian, ia masih menutup rapat negara mana yang dimaksud. Saat ini, pihaknya masih menunggu persiapan dari negara tersebut.
Menurut Supardi, negara itu tidak memiliki perjanjian MLA in criminal matters dengan Indonesia. Adapun proses penyitaan dimungkinkan dengan adanya pendekatan antarpemerintah kedua negara.
"Kalau misalnya ada pendekatan G to G (government to government) bisa tanpa MLA. Kemarin ada negara yang sudah aware, dalam arti meraka enggak usah MLA, tapi menawarkan diri," jelas Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (15/11) malam. (OL-4)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut Mohammad Riza Chalid, masuk ke dalam daftar daftar pencegah atau penangkalan (cekal).
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini. Namun, dia tidak memenuhi panggilan tersebut.
Kejaksaan Agung bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk melacak keberadaan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC).
Kejaksaan Agung telah memanggil pengusaha M. Riza Chalid secara patut selama tiga kali berturut-turut, tetapi yang bersangkutan mangkir.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Kejagung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka. Kali ini, Zarof diduga terlibat dalam kasus suap di Pngadilan Tinggi dan MA periode 2023–2025.
PT Asabri (Persero), mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan.
PT Asabri (Persero) berperan aktif dalam mendukung program perumahan bersubsidi bagi anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.
PT Asabri (Persero) terus bertransformasi untuk menjawab tantangan dan memastikan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan (Kemhan)-Polri.
PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri pada 2024 memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta Asabri lebih dari Rp34 miliar.
PT Asabri menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima bagi para peserta. Perseroan menyerahkan manfaat Pensiun Pertama kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved