Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi rakyat. Menurutnya, deforestasi selalu membawa dampak negatif yang serius, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global sebagai ancaman yang menakutkan bagi umat manusia.
"Harusnya seorang menteri memiliki konsep kebijakan pengelolaan hutan dan mampu memecahkan segala problematika lingkungan dan kehutanan kita,” tegas Johan dalam siaran persnya, Sabtu (6/11/2021).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, hutan merupakan kekayaan alam yang luar biasa bagi Indonesia, dan saat ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata pengelolaan hutan belum mampu menghadirkan tata Kelola hutan yang baik.
Ia mencontohkan, pada tahun 2017 lalu merupakan akumulasi lemahnya tata Kelola hutan dan tingginya laju deforestasi yang mencapai 1,4 juta ha per tahun.
Johan secara tegas mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bahwa Indonesia masuk tiga besar di dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat. Setiap tahun sekitar 1,8 juta hektare hutan dihancurkan.
"Bayangkan jangka waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, akan seperti apa hutan kita dan atas nama pembangunan tidak boleh mengabaikan ancaman perubahan iklim ekstrim yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi semua makhluk hidup di dunia ini," tegas Johan.
Johan menyebut agar pemerintah tidak perlu membanggakan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, karena faktanya deforestasi telah menyebabkan perubahan iklim dan terjadinya bencana hidrometeorologi.
"Seperti di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1,3 triliun pada awal 2021 lalu, demikian juga dengan kebijakan sawit dan bubur kertas yang telah menyebabkan lebih dari 24 juta hektar hutan kita rusak," ucap Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Johan meminta Menteri LHK untuk fokus bekerja mengurai problematika penanggulangan deforestasi dan perubahan iklim.
"Pembangunan dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agar kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih baik di masa depan," tuturnya.
Selanjutnya Johan meminta pemerintah segera menggalakkan green development dan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan deforestasi dan degradasi hutan yang berakibat penurunan kualitas dan fungsi hutan, termasuk adanya emisi karbon dari kerusakan hutan yang mengakibatkan pemanasan global, cuaca tidak menentu, penyakit baru dan ketahanan pangan yang mulai terancam.
"Saya minta arah pembangunan kehutanan kita harus jelas sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan agar setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan rakyat," pungkas Johan. (RO/OL-09)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
KETUA Delegasi RI untuk COP29, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui reboisasi atau penghijauan kembali besar-besaran.
PT Eigerindo MPI, distributor brand EIGER Adventure, berkolaborasi dengan Yayasan Wanadri untuk menanam dan merawat 10.000 bibit mangrove di Belitung
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Penanaman serentak dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Cianjur, Jawa Barat serta Kepala BRGM, Hartono, di Desa Lukit, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau
Peran masyarakat perlu didorong oleh regulator untuk lebih aktif. Pasalnya banyak elemen masyarakat dari pemuda yang konsen terhadap lingkungan dan alam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved