Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
CALON Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginginkan agar TNI tidak mengambil sektor kementerian. Dia ingin prajurit TNI bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Tidak boleh (mengambil sektor kementerian). Memang kita dalam sistem negara kita terdiri dari banyak lembaga. Masing-masing peraturan lembaga itu disiplin pada tupoksinya, kita satu tim menjadi kekuatan," kata Andika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Andika mengatakan pada 100 hari pertama kerja pertama saat menjabat Panglima TNI dia bakal memprioritaskan prajurit untuk memegang peraturan perundangan. Sehingga, prajurit bekerja sesuai dengan aturan berlaku.
Baca juga: Andika Jadi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto Diberhentikan dengan Hormat
"Kita enggak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah kita punya kewenangan, yang kita akan lakukan ya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan," ucap Andika.
Komisi I DPR telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Keputusan itu diambil setelah gelaran Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Komisi I DPR. (OL-4)
Lucius juga menyoroti pernyataan salah satu anggota DPR yang meminta calon hakim MK untuk tidak ‘menghantam’ kepentingan DPR dalam persoalan uji Undang-Undang (UU).
DPR tak dapat menyandarkan kewenangan itu pada fungsi pengawasan yang melekat.
Legislator dinilai tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan KPK yang dilahirkan untuk memastikan penegak hukum dan pemerintah bebas dari korupsi.
Kelimanya terpilih melalui sistem voting pada rapat pleno pemilihan dan penetapan calon Dewas KPK periode 2024-2029.
Kelimanya akan dilantik sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hasbiallah Ilyas mengungkap calon pimpinan KPK Johanis Tanak diduga sempat berkomunikasi dengan Muhammad Idris Prayoto Sihite yang saat itu tengah berperkara.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru. Pergeseran ini meliputi sejumlah posisi strategis
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Setelah kosong selama 25 tahun, jabatan Wakil Panglima TNI diemban Jenderal Tandyo Budi Revita.
Enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Selain itu, Marsda Deny Muis naik menjadi Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melayat ke rumah duka mendiang Marsekal Pertama (Marsma) Fajar Adriyanto yang disemayamkan di rumah duka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved