Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
GURU BESAR Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Agus Raharjo menyampaikan pemindaan hukuman mati bagi koruptor tidak signifikan dengan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk 'Mungkinkah Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor?' yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kamis (4/11)
"Ternyata dari statistik Transparency International, ternyata tidak ada hubungan yang siginifikan antara ancaman dan penjatuhan pidana mati dengan pemberantasan korupsi," kata Agus, Kamis (4/11).
Meski Indonesia sudah difasilitasi dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor, sampai sejauh ini belum ada terdakwa korupsi yang dihukum mati di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Tiongkok yang disebut Agus gemar menghukum mati koruptor. Kendati demikian, peringkat Tiongkok dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020 tidak berbeda jauh dengan Indonesia.
Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati seperti Belanda dan Denmark, lanjut Agus, memiliki IPK yang baik. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa hukuman mati bukan satu-satunya cara dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Tapi bagaimana perilaku aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Itu yang lebih penting," pungkasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia menyinggung dua kasus megakorupsi yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusu (JAM-Pidsus) Kejagung, yakni kasus pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.
Melalui keterangan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Burhanuddin menyebut kedua kasus tersebut juga berdampak luas bagi masyarakat (Jiwasraya) maupun prajurit (Asabri)
"Di mana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua," ujar Leonard, Kamis (28/11). (OL-8)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan terdakwa kasus dugaan korupsi importasi gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong akan bebas dari tahanan Jumat (1/8/2025) malam ini.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) merespons langkah Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI yang mengajukan dan menyetujui abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim
KEJAKSAAN Agung merespons memori banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada kasus korupsi impor gula.
Keterangan DVD juga dipakai untuk kasus dugaan suap di Pengadilan Tinggi Jakarta dan MA yang menjerat Zarof. Dia berstatus sebagai saksi dalam dua perkara itu.
Yang terjadi sebenarnya adalah penggunaan logo atau merek PT Antam secara illegal oleh pihak tertentu guna mendapatkan keuntungan secara personal atau kelompoknya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved