Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa semua partai yang ada di parlemen telah menyatakan kesepakatannya untuk menunda revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Itu artinya dinamika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap menggunakan aturan yang sama yakni minimal 20 persen.
"Dinamika antara yang minta dinaikkan PT dan turun PT kan memang ada. Namun kita kan tetapi sudah sepkat bahwa tidak ada revisi UU Pemilu," ujar Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/11).
Menurut Sufmi, dinamika perubahan PT sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen. Namun jika memang ada aspirasi untuk mengubah ketentuan PT dalam UU Pemilu, Sufmi menegaskan bahwa partainya tidak memiliki masalah terkait hal tersebut.
"Kalau memang ada aspirasi untuk menaikkan atau menurunkan PT kalau kami ikut aja. Kalau turun ya turun, yang ada sekarang pun tidak ada masalah," ungkapnya.
Baca juga: Diprediksi Hadapi Golkar Nasdem, PDI-P: Politisi Bukan Pengamat
Mengenai maraknya relawan yang melakukan deklarasi capres, Sufmi meyakini deklarasi tersebut dilakukan dengan maksud yang baik. Deklarasi merupakan dukungan publik pada figur atau tokoh politik yang dijagokan sebagai capres salah satunya seperti dukungan terhadap Prabowo dan Puan.
"Kita kaget juga relawan mendahului partai dalam membangun koalisi. Tapi kita terus terang kita tidak tahu dan mudah-mudahan saja bahwa deklrasai kemarin maksudnya baik," tegas Sufmi.
Gerindra sendiri dikatakan oleh Sufmi saat ini masih fokus melakukan konsolidasi internal partai. Sampai saat ini berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah sudah 25 provinsi yang menyatakan keinginannya agar Prabowo kembali maju sebagai capres.
"Pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah Pak Prabowo menerima," ungkapnya. (OL-4)
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Menurut Feri, perbaikan sistem internal partai politik sangat penting untuk mencapai keadilan kepemiluan.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pembahasan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus segera dibahas.
Empat orang mantan komisioner DKPP memohon supaya DKPP dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nomenklaturnya diubah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved