Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa semua partai yang ada di parlemen telah menyatakan kesepakatannya untuk menunda revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Itu artinya dinamika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap menggunakan aturan yang sama yakni minimal 20 persen.
"Dinamika antara yang minta dinaikkan PT dan turun PT kan memang ada. Namun kita kan tetapi sudah sepkat bahwa tidak ada revisi UU Pemilu," ujar Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/11).
Menurut Sufmi, dinamika perubahan PT sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen. Namun jika memang ada aspirasi untuk mengubah ketentuan PT dalam UU Pemilu, Sufmi menegaskan bahwa partainya tidak memiliki masalah terkait hal tersebut.
"Kalau memang ada aspirasi untuk menaikkan atau menurunkan PT kalau kami ikut aja. Kalau turun ya turun, yang ada sekarang pun tidak ada masalah," ungkapnya.
Baca juga: Diprediksi Hadapi Golkar Nasdem, PDI-P: Politisi Bukan Pengamat
Mengenai maraknya relawan yang melakukan deklarasi capres, Sufmi meyakini deklarasi tersebut dilakukan dengan maksud yang baik. Deklarasi merupakan dukungan publik pada figur atau tokoh politik yang dijagokan sebagai capres salah satunya seperti dukungan terhadap Prabowo dan Puan.
"Kita kaget juga relawan mendahului partai dalam membangun koalisi. Tapi kita terus terang kita tidak tahu dan mudah-mudahan saja bahwa deklrasai kemarin maksudnya baik," tegas Sufmi.
Gerindra sendiri dikatakan oleh Sufmi saat ini masih fokus melakukan konsolidasi internal partai. Sampai saat ini berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah sudah 25 provinsi yang menyatakan keinginannya agar Prabowo kembali maju sebagai capres.
"Pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah Pak Prabowo menerima," ungkapnya. (OL-4)
Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved