Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa semua partai yang ada di parlemen telah menyatakan kesepakatannya untuk menunda revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Itu artinya dinamika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap menggunakan aturan yang sama yakni minimal 20 persen.
"Dinamika antara yang minta dinaikkan PT dan turun PT kan memang ada. Namun kita kan tetapi sudah sepkat bahwa tidak ada revisi UU Pemilu," ujar Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/11).
Menurut Sufmi, dinamika perubahan PT sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen. Namun jika memang ada aspirasi untuk mengubah ketentuan PT dalam UU Pemilu, Sufmi menegaskan bahwa partainya tidak memiliki masalah terkait hal tersebut.
"Kalau memang ada aspirasi untuk menaikkan atau menurunkan PT kalau kami ikut aja. Kalau turun ya turun, yang ada sekarang pun tidak ada masalah," ungkapnya.
Baca juga: Diprediksi Hadapi Golkar Nasdem, PDI-P: Politisi Bukan Pengamat
Mengenai maraknya relawan yang melakukan deklarasi capres, Sufmi meyakini deklarasi tersebut dilakukan dengan maksud yang baik. Deklarasi merupakan dukungan publik pada figur atau tokoh politik yang dijagokan sebagai capres salah satunya seperti dukungan terhadap Prabowo dan Puan.
"Kita kaget juga relawan mendahului partai dalam membangun koalisi. Tapi kita terus terang kita tidak tahu dan mudah-mudahan saja bahwa deklrasai kemarin maksudnya baik," tegas Sufmi.
Gerindra sendiri dikatakan oleh Sufmi saat ini masih fokus melakukan konsolidasi internal partai. Sampai saat ini berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah sudah 25 provinsi yang menyatakan keinginannya agar Prabowo kembali maju sebagai capres.
"Pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah Pak Prabowo menerima," ungkapnya. (OL-4)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu yang mempersoalkan kewajiban autentikasi faktual ijazah capres dan cawapres.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved