Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen PT Poso Energy memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT), terutama tenaga hidro dalam pembangkitan listriknya.
Roro Esti, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/10), mengatakan keberadaan PLTA Poso berdaya 575 MW yang dibangun Poso Energy di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah memberikan sumbangsih besar kepada bangsa dan negara.
''Saya mengapresiasi langkah yang ditempuh Poso Energy dalam pengembangan EBT terkhusus tenaga hidro di Indonesia dan saya berharap ini bisa menjadi contoh wilayah lainnya di Indonesia untuk dapat menerapkan hal yang sama,'' katanya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Junimart Girsang Desak BPN/ATR Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Masyarakat
Roro Esti memandang langkah Poso Energy dan perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa, layak didukung melalui pemberian insentif, sehingga akan mendorong semakin banyak pembangkit listrik bertenaga EBT di Indonesia.
''Hal ini merupakan implementasi nyata dari komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon yang dihasilkan dari sektor energi,'' kata politisi milenial Partai Golkar tersebut.
Ia pun berharap ke depan, harga EBT bisa lebih kompetitif apalagi dengan adanya penerapan pajak karbon nantinya. Menurut Roro Esti, dirinya bersama Komisi VII DPR saat ini juga aktif mengadvokasikan penerapan EBT untuk pembangkitan listrik di Indonesia.
Langkah tersebut diwujudkan salah satunya dengan merancang regulasi yang khusus mengatur tentang pemanfaatan dan skema usaha EBT di Indonesia. Dalam kunjungan spesifik ini, Poso Energy memaparkan laporan kinerja dan kendala dari PLTA yang dibangunnya.
Roro Esti juga mengatakan saat ini baru 2,5% dari total potensi EBT terealisasi dan tenaga hidro hanya 8,16 persen dari total potensi yang
dimiliki Indonesia.
Dalam kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, selain Roro Esti, Anggota Komisi VII DPR lainnya yang hadir adalah Willy Midel Joseph, Rusda Mahmud, dan Rico Sia.
Turut mendampingi Pendiri Poso Energy sekaligus mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Direktur Utama Poso Energy Ahmad Kalla, dan Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto.
Kunjungan DPR ini dilakukan untuk meninjau langsung penerapan EBT di PLTA Poso dan kaitannya dengan RUU EBT yang sedang dibahas di DPR.
''Renewable energy</em> bukan pilihan, tapi sebuah keharusan,'' ujar Sugeng Suparwoto dalam sambutannya. (Ant/OL-10)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved