Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KAUKUS Muda Indonesia (KMI) menilai saran politisi Partai Gerindra, Fadli Zon agar Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dibubarkan tidak masuk akal.
“Keberadaan Densus 88 masih diperlukan selama teroris masih berkeliaran di Tanah Air. Jadi kami menilai saran Bang Fadli Zon sangat tidak masuk akal,” kata Ketua KMI Edi Homaidi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/10).
Edi menjelaskan sejumlah keberhasilan Densus 88 dalam menegakan hukum terhadap para terorisme di Indonesia. Bahkan dengan prestasinya, Densus 88 menjadi salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia
“Dengan segudang prestasi Densus 88 tersebut, rasa-rasanya heran dengan saran Bang Fadli Zon yang meminta Densus 88 dibubarkan,” ujar Edi yang juga Direktur Eksekutif Salemba Institute.
Apalagi, masih menurut eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, saran pembubaran Densus 88 dengan narasi islamofobia di tengah masyarakat saat ini sangat berbahaya. Hal itu juga menggambarkan penilaian yang sempit tentang dinamika gerakan sosial terkait penyebaran paham radikal yang sudah berkembang sedemikian rupa.
"Kita tidak bisa menutup mata dengan fakta bahwa hari ini penyebaran paham radikalisme begitu massif dan potensi ancaman terorisme di negara kita masih sangat terbuka. Begitu kita lengah dan lemah, mereka akan sangat leluasa menjalankan aksinya,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melalui akun Twitter resminya @fadlizon, Rabu (6/10/2021) menilai Densus 88 terkesan menjadikan urusan teroris sebagai komoditas. Karenanya, dia menyarankan agar Densus 88 dibubarkan.
Pernyataan Fadli tersebut menanggapi narasi dari pejabat Densus 88 bahwa kelompok Taliban di Afghanistan menginspirasi teroris di Tanah Air. (OL-13)
Baca Juga: Fadli Zon Minta Densus 88 Bubar, Kadensus: Itu Koreksi Buat Kami
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved