Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIREKTORAT Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung membidik sembilan debitur dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kendati demikian, jumlah tersebut masih bisa berkurang.
Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi menjelaskan pihaknya tidak akan meneruskan penyidikan terhadap debitur yang kolektabilitasnya sudah dinilai normal. Proses penyidikan, lanjutnya, hanya akan dilakukan kepada para debitur yang kolektabilitasnya dibuat tidak baik.
"Kalau kolektabilitasnya bagus, ya sudah kita enggak persoalkan. (Tapi) yang memang diniatkan jahat, kalau memang berusaha (sengaja) kolekbatilitasnya sekian itu yang harus kita selesaikan," ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (7/10).
Saat proses penyidikan kasus tersebut diungkap pertama kali akhir Juni 2021, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menguraikan sembilan debitur yang mendapat fasilitas pembiayaan dari LPEI.
Baca juga: Kejagung Periksa Dirut PT Mulia Walet Indonesia terkait Korupsi LPEI
Mereka adalah Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Uam, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, Pt Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur.
Sejauh ini, Supardi mengatakan penyidik masih menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus LPEI. Pihaknya juga sedang menunggu laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia berharap kerugian di kasus tersebut berkisar di angka triliunan rupiah. Berdasarkan laporan keuangan akhir 2019, LPEI mengalami kerugian Rp4,7 triliun.
Teranyar, penyidik Gedung Bundar memeriksa Suyono selaku Direktur Utama PT Mulia Walet Indonesia yang juga merangkap jabatan Dirut PT Jasa Mulia Walet dan Dirut PT Borneo Walet Indonesia. Komisaris dan pemegang saham PT Jasa Mulya Indonesia, Bogi Rahyono dan Silvie Soedjarwo Leksosadjojo, juga diperiksa sebagai saksi terkait penerimaan fasilitas kredit. (OL-4)
KETUA Gekrafs Temi Sumarlin mengungkapkan industri kreatif Tanah Air memiliki potensi besar, salah satunya fesyen. Industri subsektor ekraf itu dinilai menjanjikan
Kadin Indonesia bahas skema re-export dari Indonesia melalui Timor Leste untuk mengakses pasar global lebih kompetitif.
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) meluncurkan program Desa Devisa Tenun NTT untuk memberdayakan para penenun tradisional di wilayah NTT.
WAKIL Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang mengikuti Gelar Produk Klaten Expo 2025.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025.
Per Desember 2024, data OJK mencatat bahwa penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih sebesar 21,59% dari total penyaluran nasional.
Layanan ini tidak memungut biaya pendaftaran dan tidak perlu komitmen volume transaksi, serta dapat digunakan langsung oleh berbagai jenis usaha.
Monit, platform manajemen pengeluaran bisnis, berhasil meraih pendanaan sebesar US$2,5 juta dalam putaran terbaru yang dipimpin oleh Cento Ventures.
Indodana Finance meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Innovative Future Finance Awards 2025.
Akses terhadap fasilitas pembiayaan hunian yang terbatas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved