Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung membidik sembilan debitur dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kendati demikian, jumlah tersebut masih bisa berkurang.
Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi menjelaskan pihaknya tidak akan meneruskan penyidikan terhadap debitur yang kolektabilitasnya sudah dinilai normal. Proses penyidikan, lanjutnya, hanya akan dilakukan kepada para debitur yang kolektabilitasnya dibuat tidak baik.
"Kalau kolektabilitasnya bagus, ya sudah kita enggak persoalkan. (Tapi) yang memang diniatkan jahat, kalau memang berusaha (sengaja) kolekbatilitasnya sekian itu yang harus kita selesaikan," ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (7/10).
Saat proses penyidikan kasus tersebut diungkap pertama kali akhir Juni 2021, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menguraikan sembilan debitur yang mendapat fasilitas pembiayaan dari LPEI.
Baca juga: Kejagung Periksa Dirut PT Mulia Walet Indonesia terkait Korupsi LPEI
Mereka adalah Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Uam, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, Pt Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur.
Sejauh ini, Supardi mengatakan penyidik masih menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus LPEI. Pihaknya juga sedang menunggu laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia berharap kerugian di kasus tersebut berkisar di angka triliunan rupiah. Berdasarkan laporan keuangan akhir 2019, LPEI mengalami kerugian Rp4,7 triliun.
Teranyar, penyidik Gedung Bundar memeriksa Suyono selaku Direktur Utama PT Mulia Walet Indonesia yang juga merangkap jabatan Dirut PT Jasa Mulia Walet dan Dirut PT Borneo Walet Indonesia. Komisaris dan pemegang saham PT Jasa Mulya Indonesia, Bogi Rahyono dan Silvie Soedjarwo Leksosadjojo, juga diperiksa sebagai saksi terkait penerimaan fasilitas kredit. (OL-4)
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
LPDB Koperasi kembali menegaskan dedikasinya dalam mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat melalui penyaluran pinjaman maupun pembiayaan dana bergulir bagi koperasi
SURVEI Segara Research Institute menunjukkan mayoritas peminjam di Indonesia lebih mengutamakan kecepatan pencairan dana dibandingkan besaran suku bunga dalam memilih sumber pembiayaan.
Akses pembiayaan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked yang selama ini belum terlayani optimal oleh sektor perbankan formal makin diperhatikan.
MECA 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap brand yang mampu menampilkan terobosan pemasaran serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Indonesia terus memajukan infrastruktur berkelanjutan melalui model pembiayaan dengan menggabungkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved