KEJAKSAAN Agung mengendus adanya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang turut bermain dalam dugaan korupsi terkait impor emas. Selama proses penyelidikan yang telah dilakukan, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah mengindikasi belasan perusahaan yang diduga menghindari bea masuk.
"Banyak (perusahaan yang mengimpor), ndak satu perusahaan doang. Ada BUMN, ada swasta, ada 11-an," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (7/10) malam.
Saat dikonfirmasi apakah salah satu perusahaan BUMN yang dimaksud adalah PT Aneka Tambang (Antam), Supardi enggan menjawab.
"Aku enggak ngomong gitu".
Sejauh ini, pihaknya masih berusaha memeriksa ahli untuk menyamakan persepsi perkara dugaan korupsi impor emas. Sebab, kasus tersebut bersentuhan dengan administrative penal law. Sebab, aparat yang berwenang mengusut masalah terkait UU Kepabeanan serta dua UU lainnya, yakni UU Cukai, dan UU Pajak adalah Kementerian Keuangan.
Baca juga: Harga Emas Naik Tipis Menanti Data Pasar Pekerjaan AS
Supardi menyebut indikasi dugaan suap untuk menghindari bea masuk dari para importir juga belum terlihat. Kasus tersebut diduga berkaian dengan imporatasi emas yang nilainya mencapai Rp47,1 triliun. Hal itu pertama kali diembuskan oleh angota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, Senin (14/6) lalu.
Saat itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Ali Mukartono menyinggung akan memutar otak untuk membuktikan perkara tersebut dengan delik kerugian perekonomian negara.
"Karena Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Korupsi (Tipikor) itu ada alternatif kerugian keuangan negara atau merugiakan perekeonomian negara. Saya coba untuk ini merugikan perekonomian negara," kata Ali.(OL-5)
