Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KEJAKSAAN Agung mengendus adanya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang turut bermain dalam dugaan korupsi terkait impor emas. Selama proses penyelidikan yang telah dilakukan, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah mengindikasi belasan perusahaan yang diduga menghindari bea masuk.
"Banyak (perusahaan yang mengimpor), ndak satu perusahaan doang. Ada BUMN, ada swasta, ada 11-an," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (7/10) malam.
Saat dikonfirmasi apakah salah satu perusahaan BUMN yang dimaksud adalah PT Aneka Tambang (Antam), Supardi enggan menjawab.
"Aku enggak ngomong gitu".
Sejauh ini, pihaknya masih berusaha memeriksa ahli untuk menyamakan persepsi perkara dugaan korupsi impor emas. Sebab, kasus tersebut bersentuhan dengan administrative penal law. Sebab, aparat yang berwenang mengusut masalah terkait UU Kepabeanan serta dua UU lainnya, yakni UU Cukai, dan UU Pajak adalah Kementerian Keuangan.
Baca juga: Harga Emas Naik Tipis Menanti Data Pasar Pekerjaan AS
Supardi menyebut indikasi dugaan suap untuk menghindari bea masuk dari para importir juga belum terlihat. Kasus tersebut diduga berkaian dengan imporatasi emas yang nilainya mencapai Rp47,1 triliun. Hal itu pertama kali diembuskan oleh angota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, Senin (14/6) lalu.
Saat itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Ali Mukartono menyinggung akan memutar otak untuk membuktikan perkara tersebut dengan delik kerugian perekonomian negara.
"Karena Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Korupsi (Tipikor) itu ada alternatif kerugian keuangan negara atau merugiakan perekeonomian negara. Saya coba untuk ini merugikan perekonomian negara," kata Ali.(OL-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Hotman Paris menunjukkan bukti pendapat hukum Kejaksaan Agung yang menyatakan impor gula oleh Kemendag tidak melanggar hukum.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut Mohammad Riza Chalid, masuk ke dalam daftar daftar pencegah atau penangkalan (cekal).
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini. Namun, dia tidak memenuhi panggilan tersebut.
Kejaksaan Agung bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk melacak keberadaan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC).
Kejaksaan Agung telah memanggil pengusaha M. Riza Chalid secara patut selama tiga kali berturut-turut, tetapi yang bersangkutan mangkir.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved