Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai, anggaran bagi Badan SAR Nasional (Basarnas) harus menjadi perhatian, baik dari legislatif maupun eksekutif. Menurut Syarief, kondisi negara Indonesia sudah sedemikian ‘akrab’ dengan bencana alam, sehingga Basarnas harus berada di garda terdepan pencarian dan penyelamatan korban musibah.
“Kita sebagai negara maritim dan berada di cincin api, sering terjadinya ini persoalan bencana, baik gempa, tsunami, termasuk juga cuaca ekstrem. Tentu biasa terjadi hal-hal bencana yang tidak kita inginkan. Karena itu sudah tentu saja Basarnas ini harus berada di depan penanganan bencana alam,” jelas Syarief saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Provinsi Banten, Jumat (1/10/2021).
Menurut Syarief, anggaran Basarnas masih dalam kondisi yang belum optimal untuk penanganan bencana lama, baik untuk penambahan fasilitas, sarana-prasarana, hingga personel baru. Karena itu, Politisi Partai NasDem ini berkomitmen agar anggaran Basarnas dapat bertambah secara bertahap memenuhi kebutuhan minimum.
“Komisi V selalu memperjuangkan untuk kepentingan Basarnas. Tapi, kita memahami memang saat ini ada pandemi sehingga banyak anggaran di-refocusing. Tapi, Anggota Komisi V concern untuk perjuangkan, karena negara ini sudah menjadi ‘negara bencana’. Jadi salah satu penopangnya adalah Basarnas,” pesan Syarief.
Diketahui, dalam Nota Keuangan RAPBN 2022, Basarnas mendapatkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun. Anggaran ini terbagi untuk Dukungan Manajemen sebesar Rp907 miliar, kemudian Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana mendapat alokasi sebesar Rp1,059 triliun.
Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi, beberapa waktu lalu mengakui pagu anggaran tersebut masih tidak mencukupi rencana kerja Basarnas ke depan. Dia mengatakan, program Basarnas, yaitu salah satunya multiyears tidak akan tercukupi. (RO/OL-10)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved