Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi menyebut pihaknya sudah siap melangkah untuk mengusut dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (persero). Hal itu diungkapkannya setelah mendengar kabar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan rasuah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Supardi tidak berkecil hati jika nantinya KPK lah yang mengusut korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Sampai saat ini, pihaknya tetap siap seandainya penyelidikan ditangani penyidik Gedung Bundar.
"Kalau sudah ditangani APH (aparat penegak hukum) lain, kita ya ndak perlu. Nanti kita lihat apa benar-benar ditangani. Tapi kita sudah siap-siap melangkah sebetulnya," ujar Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (29/9) malam.
Menurut Supardi, pengalaman Jampidsus dalam mengusut kasus korupsi di BUMN tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya untuk menyelidiki dugaan rasuah pada Krakatau Steel. Ia menegaskan penyelidikan sangat tergantung pada siapa laporan tersebut ditujukan.
Baca juga : Kejagung Sita Vila Tersangka ASABRI di Gianyar
"Sekarang siapa mau lapor ke mana," pungkasnya.
Beberapa kasus yang berhasil ditangani Jampidsus antara lain korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). kedua perkara itu tergolong megakorupsi karena merugikan keuangan negara masing-masing Rp16,708 triliun dan Rp22,788 triliun.
Dugaan korupsi di Krakatau Steel pertama kali disampaikan oleh Erick sendiri dalam diskusi virtual pada Selasa (28/9) lalu. Ia menyebut bahwa Krakatau Steel memiliki utang sebesar US$2 miliar atau setara dengan Rp31 triliun.
"Salah satunya ada investasi US$850 juta yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," ungkap Erick. (OL-2)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved