Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi menyebut pihaknya sudah siap melangkah untuk mengusut dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (persero). Hal itu diungkapkannya setelah mendengar kabar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan rasuah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Supardi tidak berkecil hati jika nantinya KPK lah yang mengusut korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Sampai saat ini, pihaknya tetap siap seandainya penyelidikan ditangani penyidik Gedung Bundar.
"Kalau sudah ditangani APH (aparat penegak hukum) lain, kita ya ndak perlu. Nanti kita lihat apa benar-benar ditangani. Tapi kita sudah siap-siap melangkah sebetulnya," ujar Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (29/9) malam.
Menurut Supardi, pengalaman Jampidsus dalam mengusut kasus korupsi di BUMN tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya untuk menyelidiki dugaan rasuah pada Krakatau Steel. Ia menegaskan penyelidikan sangat tergantung pada siapa laporan tersebut ditujukan.
Baca juga : Kejagung Sita Vila Tersangka ASABRI di Gianyar
"Sekarang siapa mau lapor ke mana," pungkasnya.
Beberapa kasus yang berhasil ditangani Jampidsus antara lain korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). kedua perkara itu tergolong megakorupsi karena merugikan keuangan negara masing-masing Rp16,708 triliun dan Rp22,788 triliun.
Dugaan korupsi di Krakatau Steel pertama kali disampaikan oleh Erick sendiri dalam diskusi virtual pada Selasa (28/9) lalu. Ia menyebut bahwa Krakatau Steel memiliki utang sebesar US$2 miliar atau setara dengan Rp31 triliun.
"Salah satunya ada investasi US$850 juta yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," ungkap Erick. (OL-2)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved