SEJUMLAH gebrakan Kejaksaan Agung di bawah pimpinan ST Burhanudin membuat banyak pihak angkat topi. Beberapa kasus korupsi kelas kakap yang diungkap, seperti PT ASABRI dan Jiwasraya yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
Pada semester I 2021, ada 151 kasus yang ditangani dan 363 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya anggota DPR yang juga mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin.
Melihat masifnya pengusutan kasus korupsi oleh Kejagung, praktisi hukum Masriadi Pasaribu mengingatkan agar jajaran korps Adhyaksa waspada. Pasalnya, sangat mungkin para koruptor melakukan serangan balik.
"Ini mulai terlihat dari isu ijazah Jaksa Agung. Isu ini sengaja digerakkan untuk mendeligitimasi dan mengganggu kinerja kejaksaan," ujar Masri kepada wartawan, Rabu (28/9).
Menurut dosen di Universitas Asyafiiyah itu, dirinya tak habis pikir isu itu tetap dipersoalkan pihak tertentu meski Kejagung sudah memberi klarifikasi. Bahkan pihak tersebut sampai menyeret-nyeret nama Presiden serta meminta Menko Polhukam membentuk tim investigasi.
"Kuat dugaan ada motif di situ. Kalau sudah ada klarifikasi resmi secara kelembagaan, kenapa harus Jaksa Agung sendiri yang menunjukkan ijazahnya? Kan aneh!" tegasnya.
Ia menyatakan, kinerja pemberantasan korupsi memang tidak akan pernah sepi dari para pengganggu. Apalagi pelaku korupsi rata-rata ialah orang kuat yang punya kendali atas uang dan kekuasaan.
Karena itu, ia meminta Jaksa Agung dan bawahannya tetap fokus bekerja sesuai amanah undang-undang. Selama pelaksanaan tugas dilakukan dengan benar, imbuhnya, tidak ada alasan untuk menghiraukan isu tersebut. "Tidak ada yang boleh melemahkan kinerja pemberantasan korupsi termasuk yang ditangani kejaksaan," tandasnya.
Ia meyakini rakyat pasti mendukung kinerja Kejagung lantaran korupsi menjadi musuh bersama. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, kinerja kejaksaan di berbagai tingkatan menjadi kabar baik bagi masyarakat hingga daerah-daerah. "Fokus, jangan kendor, tetapi tetap waspada," pungkasnya. (RO/OL-14)
