KPK Sambut Rencana Kapolri Rekrut Pegawai tak Lolos TWK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif rencana Kapolri yang ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK berharap rencana perekrutan itu akan berdampak bagi peningkatan kemampuan Polri dalam pemberantasan korupsi.

"Dengan proses ini kami berharap dapat meningkatkan kompetensi Polri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK akan terus akan melakukan kolaborasi secara sinergi dengan Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangannya, Rabu (29/9).

Ghufron menyampaikan komisi antikorupsi menyambut baik tawaran Kapolri itu dan menyerahkan prosesnya kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ghufron mengatakan rencana Kapolri sejalan dengan semangat KPK ingin tetap memperhatikan nasib pegawai yang tak memenuhi syarat TWK itu. Dia menegaskan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN yang menghasilkan 56 pegawai tak lolos itu sudah sesuai prosedur hukum.

Ghufron menyatakan pimpinan komisi antirasuah sudah memperjuangkan nasib para pegawai tersebut meski hasilnya ditentukan 56 pegawai itu bakal diberhentikan dari KPK.

Baca juga : Jokowi Dikirimi 1.505 Surat Penolakan Pemecatan 56 Pegawai KPK

"Dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN KPK telah melaksanakannya berdasarkan dan mengikuti prosedur hukum yang diamanatkan undang-undang dan peraturan pelaksananya," ujarnya.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bakal menarik 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK menjadi ASN di Polri. Ia megatakan sudah bersurat ke Presiden Jokowi dan usulan itu pada dasarnya disetujui.

Listyo mengatakan alasan rencana perekrutan pegawai KPK itu untuk memperkuat organisasi Polri khususnya penanganan korupsi.

"Prinsipnya beliau (Presiden) setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo menyampaikan rencana itu saat kunjungan kerja di Papua, Selasa (28/9).

Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, juga mengamini Kapolri sudah meminta restu. Fadjroel menyebut perekrutan itu bisa menyelesaikan polemik yang selama ini terjadi.

"Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," kata Fadjroel. (OL-2)