Kemendagri Gelar Integrated Technology Forum 2021 Bahas Strategi Pengembangan Wilayah Metropolitan

SELARAS dengan Program Nasional Pengelolaan Kota Cerdas di Wilayah Metropolitan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bekerja sama dengan PT Napindo Media Ashatama selaku penyelenggara menggelar Integrated Technology Event (ITE) 2021 Hybrid Forum di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (29/9).  

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring maupun luring ini didukung oleh Google  Kegiatan luring berlokasi di Gedung Pertemuan Kertha Gosana, Bali turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah Tabanan. Termasuk lpara narasumber dari Deputi Bidang Pengembangan Regional,  Kementerian PPN/ BAPPENAS, Panel Expert Katadata Insight Centre Katadata, PreSales Engineer APAC, Planet Labs, Tribe Leader Smart City - Digital Business & Technology, PT Telkom Indonesia, Chairman DPD DKI JAKARTA APTIKNAS, Direktur PDAM Pontianak, Direktur PDAM Giri Menang, Mataram, Founder of Greeneration Foundation, Perwakiilan NFPA-CFPAA dan Atase Perlindungan Masyarakat untuk ASEAN serta Kedutaan Besar Perancis di Singapura.

Kegiatan yang mengangkat tema "Integrated Development Strategies For Metropolitan Areas", turut dibahas strategi terpadu untuk mempercepat pembangunan kawasan metropolitan dengan perencanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Termasuk menyelaraskan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi dan antarstakeholder lainnya.

"Strategi pembangunan perkotaan indonesia ke depan akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Untuk RPJMN 2020-2024, akan memprioritaskan pada pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar. Peran Kemendagri dalam pengembangan wilayah metropolitan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik," ujar Safrizal.

Untuk itu, Kemendagri senantiasa mendorong perencanaan wilayah metropolitan yang terintegrasi dengan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi termasuk dalam hal data dan informasi antara pusat dan daerah, keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran. Termasuk menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memeratakan cakupan pelayanan publik.

"Harapannya pembangunan wilayah metropolitan menjadi akselerator terwujudnya suatu perkotaan yang kompak, nyaman, efisien, berkelanjutan yang memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan keterjangkauan bagi seluruh warganya," pungkas Safrizal. (OL-8)