Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya Rencana Global untuk mengakhiri Pandemi Covid-19. Mengingat, Puan menyatakan pandemi telah menyebabkan krisis kemanusiaan di mana tercatat lebih dari 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan.
Pemaparan tersebut disampaikan Puan saat membuka The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs’, di Jakarta, Selasa (28/9/2021) yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU) secara fisik dan virtual.
“Dalam upaya mendorong pencapaian SDGs, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu mendorong percepatan pemulihan pandemi. Dunia memerlukan Rencana Global untuk mengakhiri pandemi atau Global Plan to End the Pandemic, termasuk global vaccination roadmap,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Puan menilai hal tersebut dibutuhkan karena berdasarkan data World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia dari 5,7 miliar vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia sebesar 73% di antaranya hanya pada 10 negara. Bahkan, ungkap Puan, capaian vaksinasi di Afrika masih sangat kecil yakni kurang dari 2%.
“Namun sebetulnya jika 5,7 miliar vaksin disuntikkan merata kepada 7,8 miliar penduduk dunia, maka 36% penduduk dunia sudah mendapat 2 kali vaksin. Sehingga, roadmap ini berguna untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata,” jelas Puan sembari menambahkan road map tersebut dapat dimulai dari dose sharing (berbagi vaksin, termasuk melalui Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) facility.
Langkah berikutnya, tegas Puan, adalah dengan peningkatan produksi vaksin global, membantu negara berkembang membuat pusat produksi vaksin, teknologi transfer dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta penghapusan diskriminasi vaksin.
Langkah kedua, perlunya masyarakat internasional melakukan koordinasi kebijakan ekonomi saat pemulihan ekonomi global.
Selanjutnya, Puan menegaskan masyarakat internasional juga dinilai perlu berkoordinasi untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak sosial dari pandemi seperti ketimpangan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender.
"Negara maju harus membantu negara miskin dalam pencapaian SDGs," tukas Puan.
Seperti diketahui, pertemuan parlemen dunia itu digelar secara virtual dari Jakarta selama 3 hari pada 28-30 September 2021 dengan mengundang 179 delegasi parlemen IPU.
Kegiatan bertujuan menguatkan komitmen, tindakan dan kerja sama untuk mencapai solusi berkelanjutan di saat kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan, sosial-ekonomi, dan lingkungan. (RO/OL-09)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved