Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya Rencana Global untuk mengakhiri Pandemi Covid-19. Mengingat, Puan menyatakan pandemi telah menyebabkan krisis kemanusiaan di mana tercatat lebih dari 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan.
Pemaparan tersebut disampaikan Puan saat membuka The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs’, di Jakarta, Selasa (28/9/2021) yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU) secara fisik dan virtual.
“Dalam upaya mendorong pencapaian SDGs, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu mendorong percepatan pemulihan pandemi. Dunia memerlukan Rencana Global untuk mengakhiri pandemi atau Global Plan to End the Pandemic, termasuk global vaccination roadmap,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Puan menilai hal tersebut dibutuhkan karena berdasarkan data World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia dari 5,7 miliar vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia sebesar 73% di antaranya hanya pada 10 negara. Bahkan, ungkap Puan, capaian vaksinasi di Afrika masih sangat kecil yakni kurang dari 2%.
“Namun sebetulnya jika 5,7 miliar vaksin disuntikkan merata kepada 7,8 miliar penduduk dunia, maka 36% penduduk dunia sudah mendapat 2 kali vaksin. Sehingga, roadmap ini berguna untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata,” jelas Puan sembari menambahkan road map tersebut dapat dimulai dari dose sharing (berbagi vaksin, termasuk melalui Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) facility.
Langkah berikutnya, tegas Puan, adalah dengan peningkatan produksi vaksin global, membantu negara berkembang membuat pusat produksi vaksin, teknologi transfer dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta penghapusan diskriminasi vaksin.
Langkah kedua, perlunya masyarakat internasional melakukan koordinasi kebijakan ekonomi saat pemulihan ekonomi global.
Selanjutnya, Puan menegaskan masyarakat internasional juga dinilai perlu berkoordinasi untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak sosial dari pandemi seperti ketimpangan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender.
"Negara maju harus membantu negara miskin dalam pencapaian SDGs," tukas Puan.
Seperti diketahui, pertemuan parlemen dunia itu digelar secara virtual dari Jakarta selama 3 hari pada 28-30 September 2021 dengan mengundang 179 delegasi parlemen IPU.
Kegiatan bertujuan menguatkan komitmen, tindakan dan kerja sama untuk mencapai solusi berkelanjutan di saat kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan, sosial-ekonomi, dan lingkungan. (RO/OL-09)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved