Jaga Asa Kesejahteraan dengan Cegah Oligarki

KETUA Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono mengajak semua rakyat untuk mengantisipasi penguasaan kekayaan bangsa dari sekelompok pihak. Sebab, kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud ketika oligarki menancapkan kukunya pada sumber daya alam.

"Ini yang menjadi kekhawatiran Partai PRIMA bahwa sumber daya alam kita tidak hanya dikuasai segelintir orang, tetapi digunakan sebesar besarnya kekuasaan rakyat," katanya dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Pihaknya meminta dukungan rakyat untuk bersama-sama melawan oligarki melalui pembentukan legislasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Semua warga negara memiliki hak untuk menikmati kekayaan alam.

Baca juga: BEM SI Tolak Tegas Korupsi Desak Koruptor Dihukum Berat

"Misal UU yang tidak membatasi partisipasi politik rakyat seperti yang terjadi dengan parliamentary dan presidential threshold," ujarnya.

Ia mengkritik kondisi saat ini terdapat sejumlah regulasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. 

"Maka, PRIMA mengajak semua kekuatan sipil, ulama, intelektual, akademisi, gerakan sosial untuk bersatu padu karena oligarki akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Kommarudin mengatakan oligarki harus dilawan dengan memberikan pemahaman publik bahwa oligarki menyengsarakan hidup mereka.

"Terkadang rakyat tidak sadar uang mereka hilang Rp1-2 miliar karena bukan dari dompet mereka padahal uang rakyat juga. Kesadaran ini harus dilawan kalau tidak ada poros baru, maka mereka akan leyeh-leyeh karena menganggap tidak ada kekuatan rakyat," katanya.

Akademisi dari Universitas Trisakti Nurhastuty K Wardhani mengajak masyarakat untuk memahami bahaya oligarki di tatanan pemerintahan Indonesia.

"Jadi tidak hanya dipublikasikan, direalisasikan tapi juga dilibatkan. Masyarakat mungkin lebih aware dengan istilah cukong daripada oligarki jadi mungkin perlu dipikirkan istilah istilah yang lebih umum," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Nursuhud, sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014, menegaskan masyarakat adil dan makmur tidak bisa tercapai jika oligarki masih mencengkeram di Indonesia.

"Jadi gerakan melawan oligarki bukan gerakan pinggiran, tapi merata di seluruh negeri untuk menyelamatkan dari kehancuran," kata Nursuhud. (OL-1)