Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RAIS Aam Pengurus Besar Naldlatul Ulama KH. Miftahul Ahkyar berharap para Pengurus Wilayah Naldlatul Ulama merelakan keputusan mengenai pelaksanaan Muktamar NU dilakukan oleh Pengurus Besar NU.
"Manakala nanti kondisi belum memungkinkan karena ada perkembangan terkait pandemi covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama maka kami minta keikhlasan dari para pengurus wilayah NU untuk menyerahkan putusan terkait penyelenggaraan Muktamar kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan tumakninah nawaitu (dengan niat) berkhidmat (kepada) Allah," ujar Miftahul Ahkyar saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, hari ini.
Munurutnya, penyelenggaraan munas dan konbes NU sebagai bagian dari upaya untuk membuat keputusan tentang jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke 34 dan sekaligus sebagai media bagi seluruh pengurus wilayah NU yang memiliki hak untuk mengikuti pelaksanaan Munas dan konbes ini untuk menyampaikan aspirasi mengenai pelaksanaan Muktamar.
Baca juga: Munas Alim Ulama NU Bahas Criptocurrency Hingga UU Penodaan Agama
"Karena sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga/anggaran dasar lama yang memiliki hak menentukan keputusan dalam pelaksanaan Muktamar NU adalah pengurus wilayah," ujarnya.
Bahkan sejumlah PWNU telah menyampaikan sapirasi yang sesuai amanah yang tertuang di dalam anggaran dasar pasal 14 dan anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 57 dan 58. Yang pada intinya, aspirasi tersebut dan pertimbangan conditional maupun syarat, meminta pertama dilaksanakan tahun 2021 ini selambat-lambatnya pada Desember 2021. (OL-4)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
PKB undang tokoh kultural NU di Muktamar-6
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved