Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah 2017.
"KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah," kata Ali Fikri, Kamis (23/9)
Komisi antirasuah belum resmi mengumumkan nama-nama tersangka dalam penyidikan kasus Lampung Tengah tersebut. Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan sejauh ini penyidik sudah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung.
KPK meminta publik bersabar. KPK akan segera menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara, serta pasal yang disangkakan pada saatnya nanti.
Baca juga : Bareskrim Polri Tangkap Empat Jaringan Pengedar Uang Palsu
"KPK akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya nanti. Pengumuman tersangka akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan," imbuh Ali Fikri.
Penyidikan Lampung Tengah ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan penyidik Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dalam surat dakwaan, terungkap Robin diduga menerima suap dari banyak pihak tak hanya dari Wali Kota Tanjungbalai untuk mengurus perkara di KPK.
Wali Kota Tanjungbalai Syahrial disebut memberi duit Rp1,69 miliar. Kemudian, ada pula nama Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang disebut memberi Rp507 juta, Usman Effendi Rp525 juta, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Rp5,1 miliar.
Nama Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dalam dakwaan disebut memberi Robin Rp3,09 miliar dan US$36 ribu dolar. Pemberian itu diduga terkait bantuan agar mengamankan kasus pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah 2017. (OL-2)
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Selama dua hari pelaksanaan, Festival Pesenggiri menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional yang dikemas dalam format berbeda, dan mengundang banyak pengunjung ke lokasi acara.
Kasus curanmor yang ditangani Polres Tanggamus pada Mei 2025, secara tidak terbuka membuka tabir jaringan besar industri rumahan senpi rakitan dan jual beli amunisi ilegal.
Pesenggiri Festival 2025 menggabungkan pameran karya seni tapis kuno dengan berbagai aktivitas kreatif lainnya.
Tercatat lebih dari 4.000 peserta dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, TNI/Polri, hingga para penyandang disabilitas turut ambil bagian dalam Bhayangkara Run 2025.
Inisiatif ini hadir untuk mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) yang dipimpin dan berfokus kepada pemuda dalam membangun perdamaian di Lampung berbasis budaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved