Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan pendampingan pengelolaan potensi desa wisata berbasis masyarakat harus merata dilaksanakan di Indonesia. Jika terjadi ketimpangan pendampingan akibat lebih memilih destinasi prioritas, para pengelola desa wisata akan susah untuk mandiri, kehilangan arah sekaligus suli memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
"Agar berkembang dengan baik, setiap desa yang berpotensi menjadi desa wisata harus mendapat pendampingan." terang Ledia saat ditemui Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifikm Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (17/9/2021).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu turut menyoroti soal nomenklatur desa di tingkat kabupaten. Menurutnya, akibat nomenklatur tersebut, desa yang berada di dalam kota mengalami masalah pelik untuk mendapatkan pembiayaan serta bantuan untuk meningkatkan kualitas potensi wisata.
"Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kemenparekraf. Nomenklatur harus dua, yaitu desa wisata dan kampung tematik. Karena kalau desa tidak dikenal di kota. Sementara ada banyak kota, di antaranya ada desa yang punya potensi wisata yang luar biasa,” ujar legislator dapil Jawa Barat I tersebut.
Ledia menekankan pendampingan yang diiringi oleh perbaikan kebijakan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, secara logika, desa di dalan kota mengalami tantangan yang sangat dinamis maka setiap pihak terkait perlu melakukan penyesuaian regulasi dengan memperbaiki nomenklatur sekaligus memastikan semua pengampuh kepentingan itu melakukan pendampingan.
Akan tetapi, ia juga ingin masyarakat yang menjadi pengelola potensi wisata tersebut mempromosikan secara proaktif potensi wisatanya kepada stakeholder. Ini menjadi penting agar para stakeholder mengetahui dan paham nilai wisata berupa budaya dan sosial memiliki nilai tinggi dalam pengambilan keputusan bidang pariwisata dan ekonomi lokal. Tidak hanya itu, hal tersebut dapat menciptakan sinergi sehingga desa wisata tersebut memiliki daya dan ketahanan dalam menghadapi dinamika tantangan. (RO/OL-10)
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
HINGGA H+2 libur Lebaran 2026, arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir, Sumatra Utara (Sumut) semakin meningkat. Lonjakan kendaraan roda dua dan roda empat terpantau padat.
Prestasi ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Bali yang tidak terputus sejak pertama kali penghargaan Readers' Choice Awards DestinAsian diselenggarakan.
KBRI Warsawa bekerja sama dengan ASITA menghadirkan 21 pelaku industri (sellers) asal Indonesia, mulai dari operator tur hingga perwakilan hotel dari destinasi unggulan.
Kunjungan wisatawan NTT naik 30%! Palapa Ring Timur untuk dukung konektivitas Kupang-Waingapu-Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster ungkap dampak konflik Timur Tengah. Kunjungan wisman turun 800 orang/hari & 35 penerbangan di Bandara Ngurah Rai batal. Cek detailnya.
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved