Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan keprihatinannya soal belum maksimalnya alokasi anggaran di sektor pertahanan. Ia menyebut, idealnya kebutuhan akan pertahanan Indonesia harus bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Yan Permenas menjabarkan kebutuhan tersebut tidak melulu soal alokasi anggaran untuk alutsista, melainkan juga terkait penambahan personel dan pengembangan organisasi.
“Kita melihat kondisi hari ini, TNI belum mendapat alokasi anggaran yang maksimal. Sehingga dari aspek dari kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari Minimum Essential Force (MEF) yang kita punya,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VI Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9).
Menurutnya, selama ini aspek kebutuhan kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari MEF.
“Kita baru mencapai 60%. Dan 60% juga belum tentu bisa menjawab tingkat kebutuhan di satuan-satuan organisasi yang paling bawah," jelasnya.
"Mungkin ini perencanaan di tingkat atas, kita lihat secara kasat mata dengan estimasi hitungan 60% tapi kalau kita detailkan dengan melihat tingkat kebutuhan di tingkat bawah, pasti 60% itu pasti masih human error. Saya yakin masih 40 persen sampai dengan 38 persen yang bisa kita penuhi,” tutur yan..
Hal itu, menurutnya, perlu kembali dihitung secara detail dan dianalisa berdasarkan berbagai macam dampak ancaman, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap melihat kondisi-kondisi yang dihadapi selama ini.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menilai, hal tersebut menjadi penting, sehingga dapat memberikan argumentasi proporsional kepada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI perihal kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Yan Permenas mengingatkan, matra darat, laut maupun udara TNI agar dapat secara cermat memetakan dan memprioritaskan apa saja yang menjadi urgen untuk meningkatkan masing-masing matra.
“Kemudian pengembangan organisasi juga perlu direncanakan dengan baik kemudian bisa meng-arrange kebutuhan anggaran dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, sehingga step by step bisa dipersiapkan, tetapi juga aset-aset yang sudah ada itu bisa juga segera di-upgrade,” tutur Yan Permenas.
Legislator dapil Papua itu berharap, pemerintah dapat benar-benar memberi atensi akan kebutuhan di sektor pertahanan sehingga TNI dapat secara maksimal menjalankan tugas-tugasnya baik itu kewajiban patroli maupun pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas TNI. (RO/OL-09)
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved