Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung Perlu Direspons Presiden dan DPR

JAKSA Agung ST Burhanuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (10/9). Ia dianugerahi gelar profesor kehormatan karena dinilai berhasil menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Burhanuddin mengenalkan gagasan hukum berdasarkan hati nurani. Ini cara mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dengan berpijak pada kemanfaatan dan kepastian hukum secara bersamaan dengan melibatkan komponen hati nurani.

"Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani teraplikasi dengan baik, saya selaku penuntut umum tertinggi mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif," katanya dalam pidato pengukuhannya.

Hasilnya, lanjut Burhanuddin, hingga Agustus 2021 sudah terdapat 304 perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan kata lain, dalam setiap hari hampir ada satu perkara yang bisa selesai dengan jalan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sejauh ini banyak akademisi, praktisi, maupun tokoh masyarakat yang memberi tanggapan positif atas gagasan dan kebijakan tersebut. Langkah Burhanuddin dianggap fenomenal. Sebab, di samping telah menghadirkan keadilan bagi masyarakat bawah dalam kasus tindak pidana ringan, hal itu juga menunjukkan usaha serius bagi penegakan kasus besar seperti korupsi ASABRI dan sebagainya.

Tanggapan semacam itu antara lain diberikan oleh Fahri Hamzah. Melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, ia mengurai pokok-pokok pikiran Jaksa Agung seraya menyebutnya sebagai solusi atas kekakuan penerapan hukum selama ini. "Saya membaca utuh pidato pengukuhan Guru Besar Jaksa Agung di UNSOED 10/9/2021 kemarin. Pidato ini memberi harapan bagi masa depan penegakan hukum demokratis di Indonesia, sesuatu yang sedang ditunggu," tulis Fahri, Selasa malam (14/9).

Menurut Fahri, gagasan Jaksa Agung memiliki arti sangat penting yang akan mengubah wajah sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasalnya, sudah terlalu lama Indonesia mengadopsi dan menjalankan sistem hukum kolonial yang retributif, yakni berorientasi pada penghukuman atau pemidanaan.

"Kita sudah merdeka bahkan beralih menjadi negara demokrasi modern tapi hukum masih otoriter," ungkapnya.
Bukan tanpa alasan Fahri memberi tempat tersendiri pidato Jaksa Agung di hatinya. Selaku mantan pimpinan Komisi Hukum DPR 2009-2014, ia cukup memahami persoalan sistem hukum yang mesti dibenahi.

Bahkan di penghujung masa jabatannya sebagai wakil ketua DPR pada 2019, ia bersama anggota DPR lain hampir saja mengesahkan revisi UU KUHP dan UU Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dua proses revisi yang telah mengadopsi paradigma hukum modern itu ternyata harus gagal dan tertunda karena sejumlah alasan. "Saya menyambut tinggi ketika ide-ide besar itu ternyata landas dalam pikiran Jaksa Agung," tandasnya. 

Karena itu, Fahri memandang pikiran tersebut mesti diarusutamakan agar menjadi mazhab politik hukum baru dalam sistem peradilan Indonesia. Pikiran itu juga perlu mendapat respons lanjutan dari Presiden Joko Widodo dan legislator DPR, termasuk lembaga yudikatif agar melahirkan langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis bagi penyempurnaan sistem hukum di Indonesia. 

Baca juga: Jaksa Agung: Jaksa yang Tidak Ungkap Korupsi di Daerahnya akan Dievalusi

"Saya mengucapkan terima kasih pada Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin atas pikiran besar ini. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan nyata dan selamat atas gelar baru sebagai Professor ilmu keadilan restoratif di Unsoed. Vivant Professores!" tutup Fahri. (RO/OL-14)