Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik inisiatif pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran. Pemda pun bisa melakukan penghematan, jika budaya kerja semakin berbasis teknologi.
Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto saat menanggapi upaya Wali Kota Makassar Mochammad Ramdhan Pomanto. Diketahui, Wali Kota Makassar melakukan koreksi terhadap sejumlah pos belanja dalam APBD-P sebesar Rp680 miliar.
"Pandemi covid-19 ini mengajarkan budaya kerja baru dengan mengedepankan peran informasi dan teknologi," ujar Ardian ketika dihubungi, Kamis (9/9).
Baca juga: Pemda Diminta Lebih Realistis dan Efisien Susun Anggaran 2022
Menurutnya, dengan memaksimalkan informasi dan teknologi, kegiatan rapat maupun koordinasi dapat dilakukan melalui video konferensi. Sehingga, tidak perlu adanya perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, serta menghemat anggaran pembelian kertas (paperless).
"Total belanja yang bisa dihemat mencapai Rp1,3 triliun, bila budaya kerja pemda semakin berbasis teknologi dan menerapkan paperless office, seperti kecenderungan global," imbuh Ardian.
Baca juga: Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran Misbah Hasan menyoroti efektivitas perjalanan dinas selama ini yang kerap dipertanyakan. Pada masa pandemi covid-19, kegiatan diskusi dan koordinasi pemda bisa dilakukan secara daring.
Namun, dia memberikan catatan bahwa perlunya pengawasan terhadap pengalihan alokasi anggaran. Sekalipun terdapat efisiensi anggaran dari berkurangnya perjalanan dinas.
"Yang perlu dikawal adalah hasil efisiemsi perjalanan dinas itu digunakan untuk apa. Hasil efisiensi atau realokasi anggaran kita dorong untuk menjadi program yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Misalnya, meng-cover yang belum menerima bantuan sosial," pungkas Misbah.(OL-11)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved