KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik inisiatif pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran. Pemda pun bisa melakukan penghematan, jika budaya kerja semakin berbasis teknologi.
Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto saat menanggapi upaya Wali Kota Makassar Mochammad Ramdhan Pomanto. Diketahui, Wali Kota Makassar melakukan koreksi terhadap sejumlah pos belanja dalam APBD-P sebesar Rp680 miliar.
"Pandemi covid-19 ini mengajarkan budaya kerja baru dengan mengedepankan peran informasi dan teknologi," ujar Ardian ketika dihubungi, Kamis (9/9).
Baca juga: Pemda Diminta Lebih Realistis dan Efisien Susun Anggaran 2022
Menurutnya, dengan memaksimalkan informasi dan teknologi, kegiatan rapat maupun koordinasi dapat dilakukan melalui video konferensi. Sehingga, tidak perlu adanya perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, serta menghemat anggaran pembelian kertas (paperless).
"Total belanja yang bisa dihemat mencapai Rp1,3 triliun, bila budaya kerja pemda semakin berbasis teknologi dan menerapkan paperless office, seperti kecenderungan global," imbuh Ardian.
Baca juga: Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran Misbah Hasan menyoroti efektivitas perjalanan dinas selama ini yang kerap dipertanyakan. Pada masa pandemi covid-19, kegiatan diskusi dan koordinasi pemda bisa dilakukan secara daring.
Namun, dia memberikan catatan bahwa perlunya pengawasan terhadap pengalihan alokasi anggaran. Sekalipun terdapat efisiensi anggaran dari berkurangnya perjalanan dinas.
"Yang perlu dikawal adalah hasil efisiemsi perjalanan dinas itu digunakan untuk apa. Hasil efisiensi atau realokasi anggaran kita dorong untuk menjadi program yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Misalnya, meng-cover yang belum menerima bantuan sosial," pungkas Misbah.(OL-11)
