Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik inisiatif pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran. Pemda pun bisa melakukan penghematan, jika budaya kerja semakin berbasis teknologi.
Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto saat menanggapi upaya Wali Kota Makassar Mochammad Ramdhan Pomanto. Diketahui, Wali Kota Makassar melakukan koreksi terhadap sejumlah pos belanja dalam APBD-P sebesar Rp680 miliar.
"Pandemi covid-19 ini mengajarkan budaya kerja baru dengan mengedepankan peran informasi dan teknologi," ujar Ardian ketika dihubungi, Kamis (9/9).
Baca juga: Pemda Diminta Lebih Realistis dan Efisien Susun Anggaran 2022
Menurutnya, dengan memaksimalkan informasi dan teknologi, kegiatan rapat maupun koordinasi dapat dilakukan melalui video konferensi. Sehingga, tidak perlu adanya perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, serta menghemat anggaran pembelian kertas (paperless).
"Total belanja yang bisa dihemat mencapai Rp1,3 triliun, bila budaya kerja pemda semakin berbasis teknologi dan menerapkan paperless office, seperti kecenderungan global," imbuh Ardian.
Baca juga: Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran Misbah Hasan menyoroti efektivitas perjalanan dinas selama ini yang kerap dipertanyakan. Pada masa pandemi covid-19, kegiatan diskusi dan koordinasi pemda bisa dilakukan secara daring.
Namun, dia memberikan catatan bahwa perlunya pengawasan terhadap pengalihan alokasi anggaran. Sekalipun terdapat efisiensi anggaran dari berkurangnya perjalanan dinas.
"Yang perlu dikawal adalah hasil efisiemsi perjalanan dinas itu digunakan untuk apa. Hasil efisiensi atau realokasi anggaran kita dorong untuk menjadi program yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Misalnya, meng-cover yang belum menerima bantuan sosial," pungkas Misbah.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved