Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik inisiatif pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran. Pemda pun bisa melakukan penghematan, jika budaya kerja semakin berbasis teknologi.
Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto saat menanggapi upaya Wali Kota Makassar Mochammad Ramdhan Pomanto. Diketahui, Wali Kota Makassar melakukan koreksi terhadap sejumlah pos belanja dalam APBD-P sebesar Rp680 miliar.
"Pandemi covid-19 ini mengajarkan budaya kerja baru dengan mengedepankan peran informasi dan teknologi," ujar Ardian ketika dihubungi, Kamis (9/9).
Baca juga: Pemda Diminta Lebih Realistis dan Efisien Susun Anggaran 2022
Menurutnya, dengan memaksimalkan informasi dan teknologi, kegiatan rapat maupun koordinasi dapat dilakukan melalui video konferensi. Sehingga, tidak perlu adanya perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, serta menghemat anggaran pembelian kertas (paperless).
"Total belanja yang bisa dihemat mencapai Rp1,3 triliun, bila budaya kerja pemda semakin berbasis teknologi dan menerapkan paperless office, seperti kecenderungan global," imbuh Ardian.
Baca juga: Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran Misbah Hasan menyoroti efektivitas perjalanan dinas selama ini yang kerap dipertanyakan. Pada masa pandemi covid-19, kegiatan diskusi dan koordinasi pemda bisa dilakukan secara daring.
Namun, dia memberikan catatan bahwa perlunya pengawasan terhadap pengalihan alokasi anggaran. Sekalipun terdapat efisiensi anggaran dari berkurangnya perjalanan dinas.
"Yang perlu dikawal adalah hasil efisiemsi perjalanan dinas itu digunakan untuk apa. Hasil efisiensi atau realokasi anggaran kita dorong untuk menjadi program yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Misalnya, meng-cover yang belum menerima bantuan sosial," pungkas Misbah.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved