Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT terorisme dan intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, mereka yang mengait-kaitkan permasalahan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dengan pergantian Panglima TNI adalah upaya buzzer agar salah satu calon yang diusungnya menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, meskipun pergantian Panglima TNI hak prerogatif presiden, tapi ada upaya buzzer yang membangun opini, propaganda, dan image building agar calonnya dilirik Presiden.
"Namanya juga ikhtiar, jadi ada buzzer yang bangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik presiden," jelas Harits, Rabu (8/9).
Harits menegaskan, penyelesaian Papua yang dibutuhkan adalah top leaders dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak. TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.
Ia menyebut, menahunnya kasus teroris separatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif.
"Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua," jelasnya.
Kedua, menurut Harits, komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban.
"Oleh karena itu para penguasanya harus tidak bermental korup dan opuntunis. Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan," ujar Harits.
"Maka pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," jelasnya.
Harits menyarankan untuk menyelesaikan KKB Papua maka pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius untuk menemukan rintangan utama untuk membangun Papua.
Selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten menggerakkan semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kemajuan-kemajuan riil disemua sektor di Papua.
"Rakyat Indonesia di Papua jangan seperti ayam yang kelaparan di lumbung pagi. Tanah yang kaya dengan tambang-tambang, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan tertinggal dalam banyak aspek dibanding wilayah Indonesia lainnya. Kalau perlu Jokowi kantornya pindah ke Papua, jika itu solusi pragmatisnya," tegasnya.
Terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B. Ponto mengatakan, tidak kunjung selesainya permasalahan KKB Papua tidak ada kaitannya dengan pergantian Panglima TNI.
Saat ini Panglima TNI yang dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada November 2021 mendatang.
"Karena TNI merupakan institusi yang profesional. Siapapun panglimanya tidak akan memengaruhi profesionalitas TNI," ujar Soleman B. Ponto, Selasa (7/9).
Soleman memaparkan, permasalahan KKB Papua karena ada masalah dengan cara penanganannya sehingga penyelesaian tidak kunjung berakhir. Teranyar adalah penyerangan yang diduga dilakukan oleh KKB terhadap Pos Koramil Kisor di Afiat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (2/9) dini hari.
"Itu artinya ada masalah dengan cara penanganannya," jelasnya.
Soleman menyebut, masalah KKB yang tidak selesai karena Otonomi Khusus (Otsus) yang juga belum selesai.
Apalagi sejumlah pihak di Papua juga menolak revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu Otsus Papua belum berjalan dengan benar.
"Kalau Otsus berjalan maka keamanan di Papua juga bisa jalan," paparnya.
Terkait apakah perlu operasi gabungan yang melibatkan Marinir dan Paskhas, selain Kopassus untuk memberantas KKB, Soleman justru mempertanyakan apakah saat ini yang terjadi di Papua operasi militer atau penegakan hukum.
"Jika operasi militer maka lakukan dengan operasi militer. Namun jika operasi penegakan hukum maka lakukan dengan optimal," katanya.
Soleman mengakui secara teori kekuatan KKB memang tidak sebanding dengan TNI, yang memiliki SDM dan peralatan yang canggih, namun harus difahami KKB menguasai wilayah.
Selain itu pada dasarnya KKB merupakan kelompok yang gemar dan terbiasa untuk berperang. Tidak heran di Papua kerap terjadi perang antarsuku.
"Jadi dalam berperang mereka tidak perlu teknologi. Mereka juga memanfaatkan kelengahan dari pihak lain. Jika lawan lengah maka akan diserang," paparnya. (RO/OL-09)
Malaria akan sangat berbahaya bagi anak-anak. Pasalnya, imunitas anak-anak belum cukup kuat sehingga terkena malaria akan membahayakan nyawa.
senjata tradisional papua yang biasa digunakan dalam peperangan maupun sebagai alat rumah tangga yang memiliki fungsi ganda
makanan khas Papua yang terbuat dari bahan-bahan asli Papua, juga terdapat makanan ekstrem yang tidak lazim ditemukan di daerah lain
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
Eston berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan Progran Magister (S2) pada Program Studi (prodi) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
NASIB Tanah Papua tidak seindah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironis memang, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat Papua nyaris stagnan.
Tim Pemeliharaan Duri Kosambi masih berupaya melakukan pengeringan di dalam GISTET dibantu pasukan TNI AD, upaya membendung air agar tidak masuk ke dalam area gardu induk.
Hadi tidak menjelaskan secara rinci tiga pelaku itu warga sipil atau TNI. Ketiganya telah mengakui telah melakukan pengerusakan kendaraan sepeda motor.
Ratusan orang tidak dikenal menyerang Mapolsek Ciracas pada Sabtu (29/8) dini hari. Penyerangan dipicu isu pengeroyokan terhadap Prada MI.
Ia memastikan hukuman berat akan diberikan, jika memang Prada MI terbukti terlibat pengerusakan Polsek Ciracas.
"Hal tersebut harus diwaspadai. Karena wilayah Rembang, Pati dan Blora dekat dengan Kudus. Untuk itu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kejadian serupa terjadi di Blora,"
Bukan tanpa alasan Panglima TNI mengajak Karim. Bocah piatu yang sempat viral itu diajak karena kegigihannya bersekolah dan cita-citanya yang ingin jadi tentara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved