Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Relawan Embuskan Kabar Perombakan Kabinet dari Kalangan Profesional

Mediaindonesia.com
07/9/2021 18:13
Relawan Embuskan Kabar Perombakan Kabinet dari Kalangan Profesional
Presiden Joko Widodo kala bertemu pimpinan parpol koalisi(Antara)

KABAR perombakan jajaran Kabinet Indonesia Maju kian santer berembus setelah PAN resmi masuk ke dalam Koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Relawan Jokowi Mania (JoMan) memprediksi Presiden Joko Widodo akan menggelar reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia mengklaim mengantongi informasi tersebut dari lingkaran Presiden Jokowi.

"(Reshuffle kabinet) Info yang kita dapat dalam waktu dekat sih, tapi paling lambat ya Oktober ini. Reshuffle ini juga menjadi kebutuhan agar pemerintahan Jokowi yang terakhir ini meninggalkan legacy yang baik buat pemerintahannya yang periode kedua ini kurang maksimal," kata Ketua Relawan Joman Immanuel Ebenezer (Noel) lewat pesan singkat, Selasa (7/9).

Menurutnya, kurang maksimalnya pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua, bukan karena masalah pandemi Covid-19. Immanuel berpendapat penyebab turunnya kinerja kabinet, karena sejumlah menteri yang tidak bekerja sungguh-sungguh. Ia berharap ada reshuffle kabinet demi Jokowi meninggalkan 'legacy' yang baik meski hal itu merupakan hal preogratif Presiden.

Ia mengaku belum mengetahui pasti ihwal kursi menteri yang akan mengalami pergantian. Namun, Noel memprediksi Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Menteri Perdagangan M Luthfi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

"Kita lihat sampai detik ini marak mafia tanah, mafia kesehatan, mafia obat, obat mahal, langka, belum lagi mafia PCR. Kita lihat antigen itu semua harus pakai standar Kemenkes, kita lihat alatnya juga tidak bagus," tandasnya. 

Selain itu, ia menilai Pratikno berkali-kali bermasalah berkaitan dengan dokumentasi negara. Apalagi, tugasnya adalah menyaring keluar masuknya informasi berkaitan dengan kepentingan Presiden.

"Salah satunya (masalah) Omnibus Law, kedua soal Bipang, ketiga soal statuta Universitas Indonesia dan belum yang lain lain. Kabarnya Presiden memang sedang tidak happy ke beliau," ujar Noel.

Ia menambahkan, menteri berlatar belakang profesional kerap memakai logika bisnis ketika di mandatkan untuk menyelesaikan sesuatu atau persoalan pandemi. Akhirnya, tak ada penyelesaian kemanusiaan karena didasari peluang-peluang bisnis. Hal ini, kata dia, menjadi pelajaran juga untuk Presiden Jokowi.

"Menteri yang dicopot legawa dan ikhlas. Jangan berbuat gaduh apalagi sampai bermanuver," pungkas aktivis 98 ini. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya