Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada pemimpin politik untuk tidak asal berkomentar terkait penanganan covid-19 di Tanah Air.
“Saya mohon bangsa ini, pemimpin-pemimpin kita, dalam bidang politik mana semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual Evaluasi dan Penerapan PPKM, Senin (2/8) malam.
Yang pasti, lanjut Luhut, pemerintah akan terbuka memberi penjelasan secara detil terhadap komentar yang ada. “Kalau mau komentar, silakan, kami sangat senang untuk memberikan penjelasan secara detil kepada siapapun di Republik Indonesia karena kita memiliki ini semua,” ujar Luhut.
Baca juga : Sub Varian Arcturus Berpotensi Dominasi Kenaikan Kasus
Luhut berharap semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam penanganan covid-19. Sebab, kata Luhut, persoalan covid-19 bukan hanya masalah yang dihadapi pemerintah melainkan seluruh bangsa. “Saya berharap supaya kita semua satu, kompak. jangan pernah ada yang berpikir karena dia, ini bisa selesai. Ini bukan karena satu orang tapi karena kita ramai-ramai,” ujar Luhut.
Luhut menambahkan, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan yang jelas kepada jajaran pemerintah dalam penanganan covid-19. Sehingga, imbuh Luhut, seluruh jajaran pemerintah bisa bekerja dengan arahan yang jelas.
Apalagi, kata Luhut, persoalan covid-19 adalah masalah yang amat kompleks. “Belum ada satupun negara di dunia yang bisa mengklaim imun terhadap varian delta. Sekarang Amerika Serikat sudah meningkat pesat. Mereka juga sudah mulai ubah strateginya,” kata Luhut.
Baca juga : Covid-19 Tumbang, Kami Pulang
Lebih lanjut, Luhut mengatakan covid-19 varian delta menyebar dengan sangat cepat dan bertahan cukup lama, sehingga dapat menimbulkan angka kematian yang tinggi apabila tidak ditangani secara cepat.
Pemerintah Indonesia, kata Luhut, telah menyusun peta jalan pengendalian covid-19 secara terpadu. "Saya kira telah tercantum penanganan secara terpadu, holistik, itu mulai dari testing, tracing, treatment (3T) itu juga dilakukan, sampai menyangkut masalah vaksinasi, sampai menyangkut juga tadi 3M yaitu protokol kesehatan. Jadi semua dilakukan secara holistik. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita hanya menangani masalah 3T, atau hanya 3M, atau vaksinasi itu sama sekali tidak benar,” sambung Luhut.
Luhut menjelaskan pemerintah telah memiliki tabel waktu pelaksanaan penanganan covid-19, misalnya dengan melakukan pengetesan terhadap 500 ribs orang per hari dengan tujuan menurunkan angka positivity rate sebesar 25% pada Juni dan Juli.
Baca juga : Menang Lawan Covid-19, Presiden Sebut karena Semua Bergerak
Luhut mengatakan langkah seperti itu akan terus dilakukan hingga positivity rate dapat turun di bawah 5% pada Oktober hingga Desember. "Kita juga menyusun bagaimana konversi tempat tidur dan BOR (bed occupancy rate), juga kita berharap BOR itu pada Agustus akan berkisar 50% sampai 70% dan pada Oktober November akan di bawah 50%," kata dia.
Luhut menambahkan, pemerintah juga akan terus melakukan vaksinasi baik untuk aglomerasi Jawa-Bali maupun di luar kedua pulau tersebut. Vaksinasi, kata dia, akan dilakukan secara masif karena jumlah vaksin masih mencukupi. (Ant/X-15)
Baca juga : Tahun Baru 2023 Peningkatan 366 Kasus Covid-19
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
Ekspor Asia ke Afrika mencapai 26% dari jumlah total ekspornya, sedangkan ekspor Afrika ke Asia baru 3% dari total ekspornya.
EPIDEMIOLOG Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan bahwa perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi memerlukan justifikasi yang kuat.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan lintas kementerian lain membuat rekomendasi kepada Presiden terkait pencabutan status kedaruratan covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari waktu senggang Presiden untuk berdialog tentang mencabut status kedaruratan kesehatan covid-19, merespons kebijakan WHO terbaru.
RUMAH Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat resmi ditutup sepenuhnya dan tidak lagi melayani isolasi pasien Covid-19 mulai hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved