Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mendorong lembaga pendidikan Tanah Air untuk memperkuat kolaborasi dengan para pelaku industri.
Upaya tersebut harus dilakukan untuk memudahkan para mahasiswa terserap ke dunia kerja setelah menyelesaikan proses pembelajaran.
Baca juga: Kasus Pengaturan Proyek Indramayu, KPK Panggil Anggota DPRD Jabar
"Perguruan tinggi sangat membutuhkan kolaborasi dengan para praktisi dan pelaku industri. Demikian juga sebaliknya, para pelaku industri sangat membutuhkan talenta dari perguruan tinggi," ujar Jokowi dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia, Selasa (27/7).
Kepala negara pun mengimbau universitas-universitas untuk melibatkan para praktisi dari dunia kerja dalam proses belajar mengajar. Mereka bisa menjadi mentor dengan basis kurikulum industri, bukan kurikulum dosen.
"Sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang berbeda, tidak hanya pengalaman di dunia akademis semata," tuturnya.
Lembaga pendidikan, sambung mantan wali kota Solo itu, juga harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan talenta masing-masing.
"Mahasiswa di jurusan yang sama tidak berarti harus belajar tentang hal yang sepenuhnya sama. Mahasiswa di jurusan yang sama tidak berarti nanti harus berprofesi yang sama. Setiap mahasiswa mempunyai talentanya masing-masing dan talenta ini yang harus digali, difasilitasi dan dikembangkan. itulah esensi dari program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar," jelas Jokowi. (OL-6)
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved