Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sedang dalam proses pembahasan. Panitia Kerja (Panja) tengah menyusun draf RUU yang diusulkan Fraksi NasDem tersebut.
"Nanti kita presentasikan ke panja pada masa sidang berikutnya," kata Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya, Jumat (23/7).
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyebut penyusunan draf berdasarkan masukan dari sejumlah pihak. Panja telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak terkait memberikan masukan terkait RUU PKS.
Baca juga: Anggota DPR Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Evaluasi PPKM
"Sejauh ini, saya melihat (masukan mengenai RUU PKS) sudah cukup. Sudah 4 kali RDPU," ungkap dia.
Ketua DPP NasDem itu mengatakan mayoritas respon yang disampaikan mendukung pembahasan RUU PKS. Namun dengan sejumlah perbaikan.
Dia juga tidak menampik ada pihak yang menolak RUU PKS. Tapi, alasannya dianggap tidak terlalu berdampak besar terhadap pembahasan karena memiliki semangat yang sama, yakni memuliakan perempuan dan anak.
"Artinya secara substansi tidak terlalu menjadi gangguan. Tinggal kemudian packaging-nya," sebut dia.
Dia menyebut berbagai perbedaan pandangan itu bisa didiskusikan untuk mencari titik temu. Jangan sampai perbedaan pandangan ini membuat RUU PKS tidak jadi disahkan.
"Karena ini (RUU PKS) kan suatu kebutuhan," ujar dia.
Selain itu, dia bakal mencoba menjelaskan terkait kesalahpahaman yang terbangun terkait RUU PKS. Selama ini, RUU tersebut dicap sebagai pintu masuk free seks, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Justru kita ingin menjadikan ini (RUU PKS) basisnya sosiokultural," pungkas dia. (OL-1)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyalurkan secara simbolis beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di sejumlah sekolah di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
SITUS Patiayam menyimpan sejumlah peninggalan dan fosil yang mampu merangkai dan menggambarkan peradaban jutaan tahun lalu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved