Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sedang dalam proses pembahasan. Panitia Kerja (Panja) tengah menyusun draf RUU yang diusulkan Fraksi NasDem tersebut.
"Nanti kita presentasikan ke panja pada masa sidang berikutnya," kata Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya, Jumat (23/7).
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyebut penyusunan draf berdasarkan masukan dari sejumlah pihak. Panja telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak terkait memberikan masukan terkait RUU PKS.
Baca juga: Anggota DPR Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Evaluasi PPKM
"Sejauh ini, saya melihat (masukan mengenai RUU PKS) sudah cukup. Sudah 4 kali RDPU," ungkap dia.
Ketua DPP NasDem itu mengatakan mayoritas respon yang disampaikan mendukung pembahasan RUU PKS. Namun dengan sejumlah perbaikan.
Dia juga tidak menampik ada pihak yang menolak RUU PKS. Tapi, alasannya dianggap tidak terlalu berdampak besar terhadap pembahasan karena memiliki semangat yang sama, yakni memuliakan perempuan dan anak.
"Artinya secara substansi tidak terlalu menjadi gangguan. Tinggal kemudian packaging-nya," sebut dia.
Dia menyebut berbagai perbedaan pandangan itu bisa didiskusikan untuk mencari titik temu. Jangan sampai perbedaan pandangan ini membuat RUU PKS tidak jadi disahkan.
"Karena ini (RUU PKS) kan suatu kebutuhan," ujar dia.
Selain itu, dia bakal mencoba menjelaskan terkait kesalahpahaman yang terbangun terkait RUU PKS. Selama ini, RUU tersebut dicap sebagai pintu masuk free seks, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Justru kita ingin menjadikan ini (RUU PKS) basisnya sosiokultural," pungkas dia. (OL-1)
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved