Selasa 20 Juli 2021, 10:22 WIB

Guspardi Apresiasi Keputusan Pemerintah Batalkan Vaksin Berbayar

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Guspardi Apresiasi Keputusan Pemerintah Batalkan Vaksin Berbayar

Ist/DPR
Anggota DPR RI Guspardi Gaus.

 

ANGGOTA DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi keputusan pemerintah yang membatalkan vaksin Covid-19 berbayar untuk para individu yang disalurkan melalui PT Kimia Farma Diagnostika.

Ia menyampaikan, skema vaksin berbayar ini  dinilai sebagai bentuk komersialisasi vaksin  atau kepentingan bisnis berkedok mempercepat vaksinasi nasional.

"Saat diumumkan rencana vaksin berbayar ini, langsung mendapatkan kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk dari DPR. Alasan pemerintah membuka ruang vaksinasi berbayar demi mengejar target mempercepat sehingga mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, tidak masuk akal," ujar  Guspardi dalam berita rilisnya, Senin (19/7).

Ia menyatakan, seharusnya pemerintah menyediakan dan memperbanyak gerai-gerai vaksinasi Covid-19. Dan juga pendistribusian vaksin sampai ke daerah harus di percepat karena dilaporkan masih banyak daerah di Indonesia stok vaksinnya tidak memadai untuk melayani antusiasme masyarakat yang  secara sukarela untuk di Vaksin.

"Diantara daerah itu adalah NTT, Lampung, Sumatera Barat, Palangkaraya Kaltim. Padahal program vaksin ini bertujuan guna menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat," tutur politikus Fraksi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itupun mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang akan diambil terlebih dahulu dikaji dengan matang dan seksama.

"Jangan membuat rakyat jadi bingung dengan kebijakan yang dapat memicu polemik dan bikin gaduh seperti vaksin berbayar. Ini kan menunjukkan pemerintah tidak pro rakyat. Setelah adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat baru pemerintah merevisi kebijakannya," tandas Guspardi.

Ia juga meminta seluruh kementerian/lembaga untuk menumbuhkan sense of crisis, terutama di masa PPKM Darurat yang rencananya akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021. Jangan ada lagi kebijakan yang memicu polemik dan kegaduhan. Tata kelola penanganan pandemi Covid-19 sudah saatnya diperbaiki.

"Masih banyak masalah dan sekat-sekat birokrasi yang membuat penanganan Covid-19 jadi tidak maksimal. Seperti permasalahan insentif para nakes yang masih banyak yang belum dibayarkan," ujar Guspardi.

"Ketersediaan obat dan vitamin Covid-19 yang mencukupi, baik untuk faskes maupun masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Kekurangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat juga akselerasi atau percepatan program vaksinasi secara nasional. Belum lagi cara-cara aparat keamanan yang cenderung represif di lapangan selama PPKM Darurat ini. Persoalan itu masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan," pungkasnya.

Seperti dikabarkan, kebijakan pembatalan vaksin berbayar tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

Dikatakan Pramono, setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut. (RO/OL-09)

 

Baca Juga

ANTARA

Perubahan Warna Pesawat Presiden tak perlu Diributkan

👤Sri Utami 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:48 WIB
Menurut Arteria tidak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Sehingga tidak perlu menjadi...
Ist

KPK Selisik Aliran Dana Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:29 WIB
Sepuluh orang yang diperiksa itu yakni Ketua DPRD Jambi 2014-2019 Cornelis Buston, dua Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019...
MI/CIKWAN

KPK Panggil Dedi Mulyadi Terkait Korupsi di Indramayu

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 12:21 WIB
KPK memeriksa Dedi untuk mendalami rasuah yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya