Senin 19 Juli 2021, 14:10 WIB

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, Pakar: Pemberantasan korupsi di Titik Nadir

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, Pakar: Pemberantasan korupsi di Titik Nadir

ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

 

AKADEMISI Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari mengatakan pencabutan hak politik selama 3 tahun yang mengiringi vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak maksimal.

“Angka 3 tahun itu tidak akan maksimal. Mestinya hakim memberikan sanksi untuk mencabut hak politiknya (untuk dipilih dalam jabatan publik) misalnya dua fase pemilu,” kata Feri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan bahwa secara matematis dengan kemungkinan adanya remisi atau pengurangan hukuman, Edhy Prabowo bisa segera mengikuti pemilu berikutnya atau setidaknya mendukung calon-calon tertentu di 2029.

Selain itu, lanjut Fery, terbuka pula ruang bagi Edhy untuk kembali mengisi jabatan lain.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (15/7) menjatuhkan vonis 5 tahun pernjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Edhy atas kasus suap ekspor benih lobster.

Selain vonis tersebut, majelis hakim juga mencabut hak politik politisi Partai Gerindra itu selama tiga tahun terhitung sejak masa pidana pokok Edhy berakhir.

Baca juga: Ketua KPK : Korupsi Seperti Virus Korona, Pintar Berevolusi

Feri mengatakan pencabutan hak politik pada dasarnya cukup positif karena nyawa para politisi ada di dunia politik, akan tetapi hukuman pencabutan hak politik itu harus tegas untuk memperkuat sanksi agar membuat koruptor menjadi jera.

“Tidak hanya sekadar tiga tahun karena kalau secara matematis tidak ada gunanya jika dalam Pemilu terdekat dia bisa mencalonkan kembali,” ujar Feri.

Feri juga memberikan tanggapan atas vonis 5 tahun tang diberikan Majelis Hakim terhadap Edhy Prabowo. Menurutnya, putusan tersebut memperlihatkan bahwa semangat pemberantasan korupsi tengah turun ke titik nadir dan sangat meresahkan.

Sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada koruptor, kata Feri, terasa sangat janggal dan lebih menimbulkan kesan bahwa kasus-kasus korupsi seperti kejahatan biasa saja.

“Korupsi merupakan ’kejahatan ‘extraordinary’ yang memerlukan sanksi luar biasa pula agar kejahatan itu bisa diberantas,” ujar Feri.(Ant/OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esni

Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Hari Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 03 Agustus 2021, 06:25 WIB
Sidang akan digelar di Kantor Dewas KPK. Beberapa saksi dan bukti yang ditemukan Dewas akan dikonfirmasi ke...
Setwapres

Wapres: Tangani Covid-19 Jangan Ada Ego Kewilayahan di Jabodetabek

👤Emir Chairullah 🕔Senin 02 Agustus 2021, 21:30 WIB
Penanganan korona di wilayah Jabodetabek baik secara program maupun data harus dilakukan secara terintergrasi dan...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Firli Ungkap Sejumlah Negara Tetangga Respon Red Notice Harun Masiku

👤Mediaindonesia 🕔Senin 02 Agustus 2021, 19:35 WIB
Firli mengatakan lembaganya terus berupaya mencari keberadaan tersangka Harun bekerja sama dengan beberapa...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ini Adalah Pekerjaan Kita

POLDA Metro Jaya menggelar program Vaksinasi Merdeka dengan target seluruh warga DKI Jakarta sudah menerima vaksin covid-19 tahap pertama pada 17 Agustus 2021.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya