Senin 19 Juli 2021, 14:10 WIB

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, Pakar: Pemberantasan korupsi di Titik Nadir

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, Pakar: Pemberantasan korupsi di Titik Nadir

ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

 

AKADEMISI Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari mengatakan pencabutan hak politik selama 3 tahun yang mengiringi vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak maksimal.

“Angka 3 tahun itu tidak akan maksimal. Mestinya hakim memberikan sanksi untuk mencabut hak politiknya (untuk dipilih dalam jabatan publik) misalnya dua fase pemilu,” kata Feri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan bahwa secara matematis dengan kemungkinan adanya remisi atau pengurangan hukuman, Edhy Prabowo bisa segera mengikuti pemilu berikutnya atau setidaknya mendukung calon-calon tertentu di 2029.

Selain itu, lanjut Fery, terbuka pula ruang bagi Edhy untuk kembali mengisi jabatan lain.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (15/7) menjatuhkan vonis 5 tahun pernjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Edhy atas kasus suap ekspor benih lobster.

Selain vonis tersebut, majelis hakim juga mencabut hak politik politisi Partai Gerindra itu selama tiga tahun terhitung sejak masa pidana pokok Edhy berakhir.

Baca juga: Ketua KPK : Korupsi Seperti Virus Korona, Pintar Berevolusi

Feri mengatakan pencabutan hak politik pada dasarnya cukup positif karena nyawa para politisi ada di dunia politik, akan tetapi hukuman pencabutan hak politik itu harus tegas untuk memperkuat sanksi agar membuat koruptor menjadi jera.

“Tidak hanya sekadar tiga tahun karena kalau secara matematis tidak ada gunanya jika dalam Pemilu terdekat dia bisa mencalonkan kembali,” ujar Feri.

Feri juga memberikan tanggapan atas vonis 5 tahun tang diberikan Majelis Hakim terhadap Edhy Prabowo. Menurutnya, putusan tersebut memperlihatkan bahwa semangat pemberantasan korupsi tengah turun ke titik nadir dan sangat meresahkan.

Sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada koruptor, kata Feri, terasa sangat janggal dan lebih menimbulkan kesan bahwa kasus-kasus korupsi seperti kejahatan biasa saja.

“Korupsi merupakan ’kejahatan ‘extraordinary’ yang memerlukan sanksi luar biasa pula agar kejahatan itu bisa diberantas,” ujar Feri.(Ant/OL-4)

Baca Juga

 MI / ADAM DWI.

Kembali ke Korps Bhayangkara, Novel Baswedan: Kami Lihat Keseriusan Kapolri

👤Mediaindonesia 🕔Senin 06 Desember 2021, 14:22 WIB
Novel mengatakan dirinya dalam posisi menerima tawaran Kapolri untuk memperkuat Polri dalam bidang pencegahan tindak pidana...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Azis Didakwa Menyuap Penyidik KPK dan Pengacara Rp3,6 Miliar

👤Mediaindonesia 🕔Senin 06 Desember 2021, 14:16 WIB
Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur...
DOK BAKAMLA RI

Indonesia Jangan Tunduk dengan Klaim Membabi Buta Tiongkok di Natuna

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 Desember 2021, 14:04 WIB
Aktivitas ekonomi harus terus digencarkan di sana berikut penambahan armada patroli dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya