Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PRESIDEN Joko Widodo melarang para menteri dan kepala lembaga bepergian ke luar negeri jika tidak ada kepentingan yang mendesak.
Larangan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7).
"Seluruh menteri maupun kepala lembaga dilarang bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden," ujar Pramono.
Ia menambahkan, untuk saat ini, menteri yang diperbolehkan berkunjung ke negara lain hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
Baca juga: Presiden Tegaskan Vaksinasi Berbayar Dibatalkan
Yang lainnya, walaupun ada hal yang bersifat khusus, harus terlebih dulu mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.
Jokowi ingin para menteri dan kepala lembaga di kabinetnya memiliki rasa kepekaan sosial di masa pandemi covid-19 sekarang ini.
"Sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada terlebih di kondisi seperti sekarang," tandasnya.(OL-4)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved