Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum berjalan efektif. Pasalnya banyak pengusaha yang masih mewajibkan karyawan masuk kerja.
"Empat hari pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat. Salah satu sebabnya, di sektor industri masih banyak perusahaan non-esensial, termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home (WFH)," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam keterangannya, Rabu (7/7).
Menurut dia, akibat masih banyak buruh bekerja di kantor maka mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan. Di tambah lagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi.
"Agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, saya minta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH bagi para buruhnya," paparnya.
Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan.
Baca juga: Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Pecat Pelapor Pelanggaran PPKM
Ia mengatakan, pemerintah perlu memberikan subsidi bagi dunia usaha supaya mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH. Tanpa kebijakan itu bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran.
"Kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah," imbuhnya.
Untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali diharap segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya.
Luqman menjelaskan para pelaku usaha harus diyakinkan agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi covid-19 yang makin parah. Pelaku usaha tidak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman covid-19.
"Pada saat yang sama, pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," pungkasnya.(OL-5)
Hampir 70 persen upaya transformasi terhenti atau gagal, sering kali disebabkan oleh tujuan yang tidak jelas, kurangnya dukungan karyawan, dan tidak adanya struktur perubahan yang kuat.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang terpilih pada Juni, meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara kedua Korea selama kunjungannya ke Gedung Putih.
Banyak perusahaan belum memahami bahwa serangan siber tidak hanya menargetkan data, tetapi juga bisa mengganggu operasional hingga merusak reputasi perusahaan di mata publik.
PT Asuransi BRI Life menjalin kerja sama strategis dengan International Assistance, perusahaan penyedia layanan jaringan medis global.
Peruri menggelar Peruri Own Voice (POV) Playbook Series, sebuah program komunikasi yang bertujuan menjadikan suara karyawan sebagai kekuatan utama dalam membangun citra perusahaan.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draft untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved