PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum berjalan efektif. Pasalnya banyak pengusaha yang masih mewajibkan karyawan masuk kerja.
"Empat hari pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat. Salah satu sebabnya, di sektor industri masih banyak perusahaan non-esensial, termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home (WFH)," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam keterangannya, Rabu (7/7).
Menurut dia, akibat masih banyak buruh bekerja di kantor maka mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan. Di tambah lagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi.
"Agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, saya minta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH bagi para buruhnya," paparnya.
Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan.
Baca juga: Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Pecat Pelapor Pelanggaran PPKM
Ia mengatakan, pemerintah perlu memberikan subsidi bagi dunia usaha supaya mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH. Tanpa kebijakan itu bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran.
"Kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah," imbuhnya.
Untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali diharap segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya.
Luqman menjelaskan para pelaku usaha harus diyakinkan agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi covid-19 yang makin parah. Pelaku usaha tidak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman covid-19.
"Pada saat yang sama, pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," pungkasnya.(OL-5)
