Kamis 01 Juli 2021, 20:31 WIB

Pembahasan RUU PDP, Deadlock

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pembahasan RUU PDP, Deadlock

MI/Bary Fathahilah
Ilustrasi

 

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menemui jalan buntu. Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RUU PDP belum menemukan kesepakatan dengan pemerintah terkait pembentukan lembaga pengawas independen yang nantinya akan berwenang melakukan pengawasan data pribadi.

Anggota Panja Komisi I RUU PDP Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyanyangkan buntunya pembahasan RUU PDP dengan pemerintah dalam hal ini Kemnterian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Padahal menurutnya, pengesahan RUU PDP mendesak untuk dilakukan guna melindungi data pribadi masyarakat Indonesia agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

"Kami sangat menyayangkan proses pembahasan RUU PDP yang sebetulnya menjadi kebutuhan mendesak ini  malah terhambat. RUU ini merupakan prioritas di DPR RI dan Komisi I sehingga berbagai upaya penyelesaiannya, dari mendengar aspirasi masyarakat-pakar hingga melakukan rapat-rapat konsinyering di luar kantor, sudah kami jalankan. Itu semua kami lakukan di tengah ancaman pandemi covid-19," ujar Rizki melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (1/7).

Baca juga : Setara Institute Soroti Polri Mulai Demonstrasi sampai Laskar FPI

Rizki menyebut, selak awal melakukan iniasi dengan Komisi I, pemerintah dinilai tidak serius dalam memenuhi kebutuhan lembaga pengawas data pribadi yang independen. Lembaga pengawas independe tersebut dibutuhkan untuk menghindari konflik kepentingan ketika RUU PDP tersebut nantinya disahkan.

"Mengingat lembaga publik yang turut menjadi pengendali/pengelola data pribadi, perlu adanya lembaga PDP yang bersifat independen bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Keperluan ini tidak bisa dimengerti oleh pemerintah sehingga pembahasan RUU PDP sangat disayangkan untuk sementara mengalami deadlock," paparnya.

Rizki pun mendesak kepada pemerintah untuk segera memperbaharui rumusan dalam RUU PDP terkait lembaga pengawas data pribadi yang independen terdebut. Hal itu dilakukan guna mencari titik temu antara pemerintah, DPR, dan aspirasi publik.

"Sehingga pembahasan RUU PDP bisa segera dilanjutkan," jelasnya.  (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

PDIP Undang Erick Thohir Ke Sekolah Partai, Bicara Soal Pilpres 2024?

👤Widhoroso 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:55 WIB
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang Menteri BUMN Erick Thohir ke Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta...
Antara

Hasto Ungkap Kehadiran Erick Thohir di Sekolah Partai PDIP

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:00 WIB
Bagi Hasto, kesuksesan Erick, Teten, dan Siti dalam menjalankan program kerja memberikan catatan baik pemerintahan...
MI/Susanto

PPP : RUU TPKS akan Diusulkan Menjadi Inisiatif DPR Besok

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 17 Januari 2022, 18:12 WIB
Achmad Baidowi menegaskan mayoritas fraksi di DPR telah menyampaikan sikap bahwa RUU TPKS akan disahkan di sidang paripurna...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya