Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MANTAN Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mendesak KY untuk menelusuri rekam jejak hakim-hakim yang memutus perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari. KY didorong tak perlu khawatir terkait argumen independensi hakim dalam memutus perkara.
"Tidak perlu risau dengan argumen independensi (hakim), ini sudah selesai harusnya. Independensi itu yurisdiksinya ada di wilayah ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara," kata Suparman dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (27/6).
Suparman mendorong KY untuk mengidentifikasi rekam jejak hakim yang memutus perkara Pinangki. Menurutnya, KY sudah memiliki sistem yang baku untuk melakukannya. Dia mengatakan penelusuran rekam jejak itu penting untuk menemukan dugaan tindakan tidak profesional dalam memutus perkara.
"Satu, identifikasi putusan-putusan mereka terdahulu, ambil 10 putusan yang terhitung kontroversial. Kedua, track record personalnya karena semua ada catatannya. Lalu yang ketiga lakukan investigasi terhadap hakim-hakim bersangkutan," ucap Suparman.
Baca juga : Nihil Efek Jera, Amnesty: Hentikan Hukuman Mati Napi Narkoba
Suparman menyebut KY sudah metode kerja untuk menelusurinya. Lazimnya, kata dia, KY bisa mengecek juga semua laporan yang pernah masuk terkait hakim-hakim bersangkutan. Menurutnya, KY juga bisa bekerja sama dengan PPATK. Penelusuran-penelusuran itu, kata Suparman, akan berharga untuk mengindentifikasi potensi kejanggalan.
"Semua itu nanti diidentifikasi sehingga berbagai kemungkinan terhadap putusan kasus Pinangki itu bisa direka, bisa diidentifikasi. Bahwa kita tidak bisa membuktikan ada hal-hal yang tidak profesional di balik putusan itu, itu hal lain. Tetapi berhasil menemukan ketidakberesan putusan itu karena sesuatu yang katakanlah unprofessional conduct, misalnya," ucapnya.
Dalam perkara Pinangki, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding dan memangkas hukumannya dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dalam hal yang meringankan, hakim mempertimbangkan Pinangki mengaku bersalah, menyesal, dan ikhlas dipecat sebagai jaksa.
Kemudian, hakim juga mempertimbangkan Pinangki seorang ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Tak hanya itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.
Dalam kasus itu, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. (OL-2)
KY Tanggapi Penolakan DPR atas Usualan Nama Calon Hakim Agung
KOMISI Yudisial (KY) melakukan pemetaan sistem keamanan persidangan dan pengadilan Pilkada 2024.
KY juga menerima audiensi dari ayah, adik, sekaligus kuasa hukum Dini. Mukti berjanji, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan Rieke sesuai ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KY
Perkara dugaan suap MA sebagaimana dimaksud terjadi sebelum pihak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris WIKA Beton.
Sekjen Komisi Yudisial Tubagus Rismunandar Ruhijat meninggal dunia pada Kamis, 16 Juli 2020 pukul 23.35 WIB dalam usia 53 tahun. Almarhum akan dimakamkan di Sukawana, Curug, Serang, Banten,
Aturan-aturan itu menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Semua pihak pun perlu teredukasi, termasuk hakim
Setelah Bareskrim Polri menjeratnya dalam dua perkara, giliran Kejaksaan Agung menetapkan ‘Joker’ sebagai tersangka.
Jefri mengatakan, putusan atas Pinangki itu menjadi kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kejagung akan memastikan apakah Jaksa Pinangki menemui Joko Tjandra diikuti praktik pelanggaran hukum atau tidak
Bareskrim Polri berencana menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait Joko Tjandra, minggu depan.
Polisi bakal mengonfrontasi keterangan mantan pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking, dengan tersangka Brigjen Prasetijo Utomo.
Tim penyidik telah memeriksa Jaksa Pinangki, pengacara Anita Kolopaking, dan Joko Tjandra. Ketiganya masih berstatus sebagai saksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved