Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
WACANA masa jabatan presiden tiga periode bergulir di masyarakat. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut, wacana tersebut memerlukan energi yang besar.
"Itu (presiden tiga periode) kan, kita perlu energi yang besar. Kita harus melakukan amandemen UUD 45 kalau kita mau mengubah presiden tiga periode itu," kata dia di sela-sela Pendidikan Politik Partai Golkar di Yogyakarta, Sabtu (19/6).
Energi untuk amandemen cukup besar. Konsolidasi politik pun harus paripurna, bukan hanya di tingkat MPR dan DPR, tetapi juga harus mendengar aspirasi masyarakat yang lain, yang berbeda pendapat terkait wacana presiden tiga periode.
"Itu dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar keputusan representatif," kata dia yang juga Ketua Komisi II DPR.
Ia menghargai aspirasi masyarakat terkait presiden tiga periode. Namun, konstitusi yang berlaku saat ini adalah masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Baca juga : Sejumlah Relawan Usung Jokowi-Prabowo untuk 2024
"Kita harus hormati UUD yang sekarang kita pegang teguh," kata dia.
Ia pun mencatat, Joko Widodo sudah tiga kali menyampaikan, dirinya presiden yang menaati konstitusi. Juru bicara Presiden, Fajroel Rachman pun menegaskan, Joko Widodo punya komitmen untuk menaati konstitusi.
"Saya kira, kita harus konsentrasi dululah pada hal-hal yang penting di masyarakat dibanding kita harus mengamandemen UUD 45," kata dia.
Saat ini, kata dia, energi bangsa sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. (OL-7)
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo, yakni menolak penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved