Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung mendalami adanya aliran uang ke beberapa atlet dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasinal Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Kasus yang terjadi pada 2017 itu menurut Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Febrie Ardiansyah merupakan salah satu perkara yang menjadi tunggakan di Direktoratnya. Menurut Febrie, pihaknya mendalami adanya aliran uang ke beberapa atlet atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Itu pemeriksaan permintaan klarifikasi dari auditor BPK, termasuk aliran-aliran. Itu memang sumber uang lagi ditelusuri karena kan masuk berupa dana hibah. Penelrusan itu pasti lari ke mana, makanya auditor BPK lagi klarifikasi," kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (14/6) malam.
Baca juga : Satgas Nemangkawi Tangkap Terduga Penjual Senpi ke KKB
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, penyidik telah memeriksa dua orang dalam kasus tersebut. Keduanya adalah MF selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Satlak Prima 2017.
"Saksi diperiksa mengenai klarifikasi BPK terhadap atlet-atlet yang menerima dana pemerintah terkait dana KONI pada anggaran Kemenpora," jelas Leonard.
Adapun satu saksi lainnya yang telah diperiksa Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Teknis pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional berinisial T. Seperti halnya MF, T juga dimintai klarifikasinya mengenai aliran dana ke beberapa atlet.
Ditanya mengenai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut, Febrie masih enggan menyebutnya. Ia juga tidak menerangkan lebih lanjut siapa saja atlet-atlet yang menerima aliran uang dalam kasus itu. (OL-2)
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KAI dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Layanan Kereta Api
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Rumah anggota DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik. Dengan begitu, senator itu bakal dipanggil untuk mendalami kasus ini.
KPK menggeledah rumah anggota DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, beberapa waktu lalu. Selain itu, Kantor KONI Jatim juga digeledah penyidik.
Kejari Pekalongan, Jawa Tengah, membongkar dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan.
Untuk berprestasi dibutuhkan persiapan yang matang baik dari kemampuan pengurus cabang olahraga, kemampuan atlet, maupun dukungan dana yang memadai.
Selain pidana penjara, terdakwa Agus Suardi juga dituntut oleh JPU dengan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
KETUA KONI Sulsel, Yasir Machmud mengakui, jika ada keterbatasan dana, yang berdampak pada ketidaksiapan beberapa cabang olahraga pada pelaksanaan Porprov ke XVII tahun 2022.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved