Wapres Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) meminta Roadmap Reformasi Birokrasi agar dievaluasi secara matang dan akurat.

“Saya ingin roadmap (Reformasi Birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian (adjustment),” tegas Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (10/9)

Hal itu penting, sambung Wapres, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya. Ia ingin reformasi birokrasi tidak berhenti didesain tetapi harus diikuti langkah nyata.

“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai dimana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu”, pintanya. 

Lebih lanjut, Wapres meminta reformasi birokrasi di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” ujarnya. 

Terakhir, Wapres berharap kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah agar terjalin secara efektif. Adapun bentuk koordinasinya, Wapres meminta dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya. 

“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi sasarannya tercapai,” pungkasnya.

Baca juga : Mengadu ke Presiden, Sopir Kontainer: Banyak Pungli di Priok

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyampaikan laporannya bahwa fokus pertama KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden, yaitu pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.Dan fokus kedua adalah mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti; perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM. 

“Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Eko, KPRBN juga akan mendisain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat berkarir tidak hanya di satu tempat. 

“Supaya orang tidak berkarir di satu tempat saja. Jadi, seperti; auditor, akuntan, analis kebijakan nanti tidak hanya berkarir di satu kementerian tetapi dia bisa berputar di banyak kementerian,” paparnya. 

Eko menyebutkan bahwa KPRBN akan terus mendorong implementasi collaborative working seperti dalam penanganan kemiskinan, khususnya harmonisasi anggaran antar kementerian dan lembaga. 

“Nanti kami akan memberikan semacam rekomendasi kebijakan (policy recommendation) kepada Pak Wapres,” ungkapnya. 

Turut mendampingi Wapres dalam audiensi ini, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, serta Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Muhammad Iqbal. (OL-7)