Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengaku setuju dengan usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana memajukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari bulan April menjadi bulan Februari. Menurut NasDem rencana tersebut dapat menjadi solusi terhadap kegiatan Pemilu yang saling berhimpitan.
"Secara prinsip tidak ada masalah. Kami ingin menghindari tahapan Pemilu yang berhimpitan," kata Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6).
Saan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, bahwa sepanjang 2024 teradapt 3 agenda pemilu yang akan dilaksanakan sekaligus. Ketiganya yakni pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg) dan pemilu kepala daerah (pilkada) yang rencananya diadakan diusulkan pada 20 November.
Baca juga : MK Perintahkan Labuhanbatu Kembali PSU di 2 TPS
Terkait Pilpres, Saan menilai peluang munculnya tiga pasang calon presiden dan wakil presiden di pilpres 2024 sangat terbuka. Hal tersebut dapat terjadi lantaran hingga saatini belum ada sosok yang menonjol secara elektabilitas.
"Secara matematis bisa menghadirkan tiga pasangan calon kalau asumsi ambang batas pencalonan capres sebesar 20 persen. Idealnya bisa lima pasang namun kalau tiga pasang sangat memungkinkan," ujarnya.
NasDem sendiri dikatakan Saan sana tengah mempersiapkan format Konvensi Capres 2024. Secera teknis NasDem akan memulai konvesi pada tahun 2022 mendatang. Saan menyebut, untuk memuluskan rencana konvesi capres tersebut, NasDem saat ini tengah membangun kolisi dengan partai lain salah satunya ialah dengan Partai Golkar.
"Koalisi Golkar dan NasDem sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden. Itu sudah lebih dari 20 persen syarat gabungan parpol mengajukan capres," kata Saan. (OL-2)
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
DPW Partai NasDem Jawa Barat menyalurkan bantuan penanganan bagi korban bencana tanah longsor Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat melalui program NasDem Peduli.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved