Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengaku setuju dengan usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana memajukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari bulan April menjadi bulan Februari. Menurut NasDem rencana tersebut dapat menjadi solusi terhadap kegiatan Pemilu yang saling berhimpitan.
"Secara prinsip tidak ada masalah. Kami ingin menghindari tahapan Pemilu yang berhimpitan," kata Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6).
Saan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, bahwa sepanjang 2024 teradapt 3 agenda pemilu yang akan dilaksanakan sekaligus. Ketiganya yakni pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg) dan pemilu kepala daerah (pilkada) yang rencananya diadakan diusulkan pada 20 November.
Baca juga : MK Perintahkan Labuhanbatu Kembali PSU di 2 TPS
Terkait Pilpres, Saan menilai peluang munculnya tiga pasang calon presiden dan wakil presiden di pilpres 2024 sangat terbuka. Hal tersebut dapat terjadi lantaran hingga saatini belum ada sosok yang menonjol secara elektabilitas.
"Secara matematis bisa menghadirkan tiga pasangan calon kalau asumsi ambang batas pencalonan capres sebesar 20 persen. Idealnya bisa lima pasang namun kalau tiga pasang sangat memungkinkan," ujarnya.
NasDem sendiri dikatakan Saan sana tengah mempersiapkan format Konvensi Capres 2024. Secera teknis NasDem akan memulai konvesi pada tahun 2022 mendatang. Saan menyebut, untuk memuluskan rencana konvesi capres tersebut, NasDem saat ini tengah membangun kolisi dengan partai lain salah satunya ialah dengan Partai Golkar.
"Koalisi Golkar dan NasDem sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden. Itu sudah lebih dari 20 persen syarat gabungan parpol mengajukan capres," kata Saan. (OL-2)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved