Selasa 25 Mei 2021, 07:34 WIB

MenPAN-RB Tegaskan Data soal PNS Fiktif Berita Lama

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
MenPAN-RB Tegaskan Data soal PNS Fiktif Berita Lama

MI/M Irfan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan data terkait adanya pegawai negeri sipil (PNS) fiktif berita lama. Isu tersebut, ujar Tjahjo, sudah ada sejak 2015.

"Itu berita lama tahun 2015 yang dimunculkan kembali ketika diadakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS)," ujar Tjahjo ketika dikonfirmasi, Selasa (25/5).

Disampaikannya, pendataan ulang PNS sudah selesai sejak 2016 seperti keterangan yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Kepala BKN Bima Haria Wibisana sempat mengungkapkan, pada 2014, BKN menemukan hampir 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif. Mereka, juga disebut menerima gaji.

"Hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, dibayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN secara virtual, Senin (24/5).

Baca juga: PDIP Tuding TGUPP Jadi Biang Kerok PNS DKI Enggan Naik Jabatan

Disampaikan pula oleh Bima, temuan tersebut berdasarkan pendataan ulang PNS kala itu dilakukan secara mandiri melalui elektronik oleh pegawai. Bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saat ini, terang Bima, sistem pendataan telah diubah. Data pegawai negara sipil ataupun ASN dapat dimutkhirkan setiap waktu dengan mengakses sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau My SAPK.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kejagung Perjuangkan Kapal Heru Hidayat Dirampas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:55 WIB
KEJAKSAAN Agung tetap memperjuangkan agar hakim merampas kapal yang disita dari Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat,...
ANTARA/Didik Suhartono

PN Surabaya Benarkan Ada OTT KPK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:42 WIB
"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke Kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong...
dok.dpd.go.id

Abaikan Putusan BK, Anggota DPD AWK Asal Bali Dilaporkan Lagi

👤Arnold Nd 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:40 WIB
KEPUTUSAN BK-DPD RI yang menjatuhkan sanksi kepada anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna nampaknya belum dilakukan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya