Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR meminta pemerintah untuk segera mengantisipasi kebocoran data pribadi 279 juta WNI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan disertai dengan tindakan prefentif guna mencegah kerguian yang dirasakan oleh masyarakat.
"Kebocoran data perlu segera ditindaklajuti oleh aparat penegak hukum," ungkap Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/5).
Baca juga: Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR: Amanat UUD 1945
Sufmi menyayangkan kebenaran informasi mengenai bocornya data pribadi. Kebocoran data pribadi dapat membuat rahasia penting tentang WNI bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang.
"Oleh karena itu, saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan prefentif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyrakat banyak," ungkap Sufmi.
Sebelumnya, Data yang diklaim milik 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di sebuah forum online bernama Raid Forums. Ratusan juta data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz". Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga nilai gaji. (OL-6)
Sebanyak 88,5% serangan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) dari berbagai akun daring.
Di tengah kondisi tersebut, teknologi pemantauan skor kredit seperti SkorKu menjadi relevan.
PELINDUNGAN data pribadi merupakan fondasi utama ekonomi digital. Kepercayaan digital adalah mata uang baru dalam ekonomi berbasis data.
Bot berbasis AI di media sosial dan aplikasi perpesanan menyamar sebagai pengguna asli, melibatkan korban dalam percakapan berkepanjangan untuk membangun kepercayaan.
Ia menyebut, kebocoran data pribadi warga yang berulang di berbagai platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak privasi masyarakat.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved