KISRUH kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi terus menjadi perhatian publik. Hal tersebut menyusul dengan penundaan Musyawarah Daerah (Musda) hingga diangkatnya Plt Ketua dan Sekretaris DPD Golkar yang ditunjuk oleh DPD I Golkar Jawa Barat.
Banyak kader partai berlambang pohon beringin itu sebelumnya berharap dengan ditunjuknya Plt Ketua DPD Golkar Aria Giniraya dan Plt Sekretaris DPD Golkar Amin Fauzi dapat mencairkan ketegangan antarkader. Namun justru sebaliknya kehadiran Plt itu justru menunjukkan keberpihakan kepada kelompok atau salah satu kandidat ketua DPD Golkar, akibatnya proses rekonsiliasi sepertinya sulit terwujud.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas agar segera mencopot Plt Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi, karena kebijakan Plt tersebut berpotensi memecah-belah kader Partai Golkar.
Menurut Goris, ketegangan antarkader Partai Golkar Kota Bekasi diketahui sudah cukup lama. Dan ini tentunya sangat menguras energi para elit Partai Golkar di Bekasi.
Oleh karenanya, DPP tidak boleh diam dalam menyikapi persoalan tersebut dan sesegera mungkin mengevaluasi keberadaan Plt Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi yang dinilai malah membuat gaduh partai.
"Seharusnya Plt Ketua dan Sekretaris DPD netral. Karena setiap partai tentu ada AD/ART. Dalam proses rekonsiliasi antara kubu yang bertikai, tentunya Plt seharusnya mendudukkan perkara ini melalui jalan dialog. Termasuk pembentukan kepanitiaan pemilihan Ketua DPD pun harus mengakomodasi semua kelompok. Di antaranya menghindari proses kebijakan yang transaksional," kata Goris kepada wartawan, Senin (3/5).
Bila Plt Ketua maupun Sekretaris menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kelompok, Goris menduga ada politik transaksional.
Goris mengatakan, idealnya Plt yang ditunjuk oleh DPD I adalah orang yang memiliki integritas. Selain itu tidak pernah memiliki resistensi, baik secara personal maupun organisasi.
"Terlebih Kota Bekasi sebagai daerah penyangga, maka dibutuhkan sosok pemimpin partai yang visioner. Tentunya diharapkan saat Musda mendatang menghasilkan sosok pemimpin partai yang telah memiliki basis massa yang kuat," katanya.
Goris mengatakan, bila sengkarut Partai Golkar di Kota Bekasi dibiarkan liar dan DPP tidak cepat mengambil sikap, suara Golkar pada Pemilu 2024 mendatang bakal tergerus.
"Terlebih bila Musda nanti memaksakan sosok yang tidak kompeten untuk jadi Ketua DPD, perolehan kursi Golkar di DPRD Kota Bekasi bisa terjun bebas," tandas Goris. (OL-13)
Baca Juga:Jurnalisme Era Demokrasi Berfungsi Cegah Manipulasi Opini
